Pemerintah enggan memberikan solusi, Wapres MPR: UU Ciptaker semakin banyak ditolak oleh seluruh masyarakat

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Partai Demokrasi Indonesia, menyayangkan keputusan pemerintah yang menolak usulan MUI yang merupakan penolakan unsur sosial. Pasalnya, berdasarkan hasil rapat Presiden dengan MUI pada Jumat (16/10/2020), pemerintah enggan mengikuti usulan penerbitan PERPPU yang memenuhi harapan masyarakat. (Metode terintegrasi). Berkat MUI dan lembaga keagamaan, ratusan fakultas dan staf, investor global, buruh, mahasiswa, dan komunitas lainnya telah menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja karena tidak dekat dengan masyarakat.

Keengganan pemerintah untuk menerima keinginan Syarief Hasan memuaskan MUI akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Syarief Hasan mengatakan: “Masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat telah menyatakan keinginannya untuk menolak UU Cipta Kerja. Baik melalui media sosial maupun media cetak, tindakan telah dilakukan di berbagai daerah, namun pemerintah gagal memberikan hasil yang memuaskan. Menanggapi. “Pemerintah kurang tanggap dan enggan merilis PERPPU yang diajukan oleh MUI ke publik. Ini adalah penilaian yang buruk tentang bagaimana masyarakat menilai tanggapan pemerintah terhadap harapan masyarakat. Syarief melanjutkan: “Faktanya, orang-orang ini yang paling terharu dan langsung terpengaruh oleh berbagai klausul yang tidak dekat dengan rakyat.”

Anggota Dewan Senior Demokrat juga percaya bahwa jika suara rakyat tidak diperhatikan, maka Presiden Jokovy Maksud dari berlakunya “UU Cipta Kerja” tidak akan terwujud, dan siapakah yang menjadi sasaran UU Cipta Kerja ini? “Kami sudah mendengar penjelasan Presiden bahwa undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja, tetapi ada banyak ketentuan yang tidak kondusif bagi pekerjaan bangsa dan lingkungan di masa depan. Masyarakat puas dengan pemerintah,” kata Sayarif. —— Menurut Sayarif, hal ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga ketentuan hukum tentang penciptaan lapangan kerja tidak memperhitungkan perlindungan lingkungan pekerja. “KOMNAS HAM mengingatkan bahwa undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja hanya akan melemahkan perlindungan lapangan kerja. Demi lingkungan hidup yang sehat dan menyenangkan,” ujarnya.

Faktanya, Komnas HAM menyebutkan dalam artikel yang diterbitkan (13/8/2020) bahwa metode Cipta Kerja (metode komprehensif) tidak terlalu bermanfaat bagi lingkungan. Dari perubahan izin lingkungan hingga pengesahan lingkungan, pemerintah mengembalikan potensi AMDAL, hingga mengurangi peran masyarakat, banyak alasan untuk menolak UU Cipta Kerja.

Syarief Hasan juga terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah evaluasi undang-undang secara komprehensif sesuai dengan rekomendasi MUI. “Kami para pihak demokrasi akan tetap berpegang pada posisi kami melawan undang-undang penciptaan lapangan kerja dan terus mendesak pemerintah untuk mendengarkan keinginan MUI dan masyarakat untuk mengevaluasi inisiatif ini. Undang-undang produksi,” tutup Syarief Hasan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online