//̨¼ add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Pandangan yang tertuang dalam RUU MPR dan HIP PBNU | download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Pandangan yang tertuang dalam RUU MPR dan HIP PBNU

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Umum MPR Partai Demokrat Syarief Hasan mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terus menjaga Pancasila hingga saat ini.

Pasalnya, PBNU juga terhenti sejak dimulainya debat yang merugikan Pancasila dan menimbulkan polarisasi di masyarakat.

“Kami sejak awal sepakat dengan posisi PBNU di Partai Demokrat. Syarief Hasan menyatakan bahwa setelah menganggap Pancasila tidak membutuhkan“ tafsir baru dalam bentuk hukum ”, kami bersikeras menolak UU HIP dan mendesak DPR RI dan pemerintah untuk tidak melanjutkan. Membahas dan mempublikasikan UU HIP DPRRI 2020 .

Ketua MPR RI dan Wakil Ketua MPR lainnya mengunjungi gedung PBNU di Jalan Keramat Jati pada Jumat (07/03/2020) dan diterima langsung oleh Ketua PB NU Profesor Said Say Aqil Siroj Dan arahan wawancara dokternya.

Syarief Hasan kembali menegaskan bahwa menafsirkan Pancasila sebagai UU HIP hanya akan mereduksi Pancasila sebagai landasan filosofis (falsafah dasar) dan standar hukum (semua sumber hukum) Indonesia. Budaya komunisme. Oleh karena itu, UU HIP harus benar-benar dibatalkan. Saat bertemu dengan PBNU, MPR RI dan PBNU sependapat bahwa UU HIP harus dihapus dari judul dan isinya. Anggota Dewan Agung Demokrat mengatakan: “Kami juga setuju Menarik Undang-Undang HIP dari Dewan Legislatif Nasional.

Menurutnya, karena jika ada ketentuan untuk mengubah UU HIP menjadi UU PIP, hal ini dapat menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Syarief Hasan menjelaskan: “Masyarakat akan terus menolak karena Sejak awal UU PIP dikaitkan dengan UU HIP. Disamping itu juga disebutkan bahwa jika aspek teknis dari Pedoman Pancasila akan disahkan melalui BPIP, maka penelitian akademis harus dilakukan. Anggota menyimpulkan: “RUU baru harus murni teknis bukan penjelasan, dan harus sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan memiliki Dokumen akademik yang membuktikan rasionalitas akademiknya dan dapat diusulkan oleh pemerintah atau DPP RI. Syarief Hasan, anggota senior Partai Demokrat. (*)

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online