Kuota internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 9 triliun HNW: Kemenag bagaimana?

TRIBUNNEWS.COM-Dr. HM Hidayat Nur Wahid MA, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah menyediakan anggaran alokasi kuota internet kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen senilai Rp 9 triliun .— -Hidayat meminta Kementerian Agama (Kemenag) mencontoh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna memberikan pendidikan subsidi kuota internet (PTKIN) bagi siswa dan guru madrasah dan siswa serta guru Mata Kuliah Lanjutan Agama Islam Nasional. – Karena banyaknya siswa di Kementerian Agama Sangat besar (9,2 juta siswa guru Medersa, 1 juta siswa PTKIN) juga warga negara Indonesia, dan mereka terkena imbas negatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti halnya Covid-19. – “Untuk memenuhi kewajiban negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan sila kedua dan kelima Pancasila, mencerdaskan kehidupan bernegara secara adil, maka Menteri Agama harus mencapai tujuan tersebut. Memperjuangkan hak mahasiswa Kementerian Agama dan mengusulkan anggaran untuk mendanai pembelian kuota internet bagi mahasiswa, pelajar, guru, dan dosen dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Kementerian Kebudayaan telah mendapat tambahan dana BOS untuk perlindungan dari Covid-19 Sekolah yang diserang adalah 3,2 triliun rupiah, lalu Anda bisa mendapatkan lagi hibah kuota internet 9 triliun rupiah, sedangkan sekolah agama di lingkungan Kementerian Agama hanya menerima 2,6 triliun rupiah untuk pesantren dan madrasah tanpa subsidi untuk membeli kuota internet. Hal ini juga sangat diperlukan bagi santri Kementerian. Tentu ini tidak adil dan tidak pantas bagi PKn, ”ujarnya. Pernyataan tertulis Hidayat disampaikan di Jakarta, Jumat (28/8).

Hidayat juga merupakan anggota Panitia DPR-RI ke-8 dan rekanan Kementerian Agama. Ia mengatakan sejak rapat DPR tanggal 8 April 2020 Kementerian Agama menyetujui keputusan rapat kerja dengan Panitia ke-8 tersebut. , Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Pompez, Madras dan perguruan tinggi agama; dan dimungkinkan untuk menggunakan dana abadi pendidikan untuk membantu para guru pendidikan Islam yang terdampak Covid-19 dan pelajar Indonesia yang belajar di perguruan tinggi agama di dalam dan luar negeri.

Tapi sejauh ini sudah masuk dalam anggaran Bantuan negara yang baru untuk pesantren dan pesantren senilai 2,6 triliun rupiah itu jauh dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Politisi dari Partai Pekerja Kurdi ini mengenang pentingnya menjaga kerjasama dengan kementerian pemerintah. Agama menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan agama di era Covid-19. Selain belum adanya program subsidi kuota internet dan anggaran yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama juga telah mencapai satu kali pembebasan pembebasan SPP melalui KMA 515/2020 dan PTKIN. bidang. -Bahkan, sebagaimana ditemukan dalam rapat Komite Kedelapan dengan Perdana Menteri PTKIN (25/8), regulasi produk hukum tidak diatur secara jelas, sehingga banyak PTKIN yang tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, HNW mewajibkan siswa dan guru juga mendapatkan dukungan dan subsidi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia menyimpulkan bahwa sebagai wujud keadilan nasional bagi warganya, hal tersebut merupakan bagian dari upaya mempersiapkan dan melatih cendekiawan muslim kelas dunia moderat. (*)

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online