Untuk mencegah korupsi, pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, pembicara pada Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, meminta pemerintah lebih transparan soal penggunaan anggaran untuk mengelola Covid-19. Bamsoet menilai langkah ini perlu karena publik banyak mempertanyakannya.

“Sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat bagaimana penggunaan anggaran untuk mengelola Covid-19. 55 Miliar Rupiah, namun pencapaiannya tidak mencapai 7,74% hingga 22 Juli 2020,” ujarnya. Demikian disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (2/9/2020) siang.

Baca: Sekarang Waktunya Mulai Online. Dari segi bisnis, kios myIM3 memberikan penghasilan tambahan lewat penjualan kredit. Ia juga menambahkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus segera dituntaskan sebagai dinas kesehatan .– –Data pembelian barang dan jasa oleh masyarakat karena sistem, imbuhnya. “

Semua aspek terkait, seperti rumah sakit dan kelompok kerja penanganan Covid-19, harus menjamin permintaan alat kesehatan. Pada tanggal 19 Indonesia akan mencoba vaksin

“ Sudah selayaknya merealisasikan anggaran dengan penggunaan yang diajukan , Tidak ada kesalahan, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan / korupsi pada peralatan distribusi. “-Bamsoet juga menyarankan agar penggunaan dana lebih transparan, sebaiknya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan (Kemenkue) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus mempublikasikan secara berkala dan detail. Sesuai dengan Kebijakan Biro Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Umum (LKPP) , Secara bertanggung jawab dan transparan, secara berkala, rinci, dan terbuka mengumumkan manipulasi Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan BNPB. ”Bamsoet menyimpulkan:“ Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembelian Barang / Jasa dalam Penanganan Darurat.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online