//̨¼ add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Syarief Hasan mengikuti panel diskusi di Unhan dan menyerap ambisi akademik tentang GBHN | download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online

Syarief Hasan mengikuti panel diskusi di Unhan dan menyerap ambisi akademik tentang GBHN

Sjarifuddin Hasan, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, mengungkapkan, sambutan menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945 masih menjadi persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Dalam prosesnya, masalah luar biasa ini menang dan kalah dengan semua argumen kuat yang sama.

“Ada yang menginginkan munculnya GBHN ini, tetapi ada pula yang tidak menginginkannya, tidak menginginkannya, dan ada pula yang menginginkannya.” Ia bahkan tidak setuju untuk mengamandemen UUD dengan alasan apapun yang dianggap baik, ”tuturnya tentang Dalam diskusi panel pada topik ini, UUD MPR 1945 bekerjasama dengan Universitas Pertahanan Nasional (Unhan), Rabu (11/11/2020) di kawasan Sentul IPSC, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di Le Hall Rouge et Blanc di kampus Unhan Lanjutkan.

Mengikuti aturan kesehatan yang ketat tersebut, Rektor Unhan yang turut serta dalam acara tersebut, mantan Wakil Menteri Pertahanan TNI Laksamana Amarulla Octavianus, dan mantan Menteri Pertahanan TNI Tri Legionosuko Letnan Jenderal Punono Yusgianto dari Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro dan guru besar serta mahasiswa Unhan.

Pimpina n MPR Partai Demokrat yang biasa disapa Syarief Hasan melihat antusiasme masyarakat terhadap pidato ini. Oleh karena itu, MPR adalah Satu-satunya lembaga yang berwenang mengamandemen dan menetapkan UUD 1945 ini menangani berbagai masalah sosial di berbagai daerah di Indonesia, seperti perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lembaga birokrasi, ormas, dan ulama di lembaga lain untuk membahas dan menyerap keinginan.

“Menyerap ambisi, bertatap muka dengan masyarakat sangat efektif dan akurat untuk memahami kebutuhan masyarakat. Memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan karena Indonesia adalah negara. Demokrasi dan memang memiliki prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, katanya.

Syarief Hasan menyampaikan bahwa setelah berbagai pertemuan dengan masyarakat, biasanya terdapat hal-hal baru yang unik terkait orasi GBHN. Diantaranya, jika GBHN mengajukan kembali melalui amandemen, maka lembaga mana yang berwenang melaksanakan dan menentukan arah negara. Jika MPR berkuasa, maka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pimpinan nasional bertanggung jawab kepada MPR, termasuk Presiden Republik Indonesia. Menariknya, jika presiden bertanggung jawab kepada MPR, dia harus mengubah cara pelaksanaan rapat tahunan MPR. Presiden telah melaporkan kinerjanya kepada masyarakat sebelumnya. Setelah MPR merumuskan kebijakan nasional, Presiden harus melaporkan kinerjanya kepada MPR. Ada yang berpendapat, jika arah negara ditentukan oleh MPR, maka amandemen harus diperluas dan MPR harus kembali menjadi lembaga nasional tertinggi. Katanya. -Syarief Hasan melanjutkan, inilah kontribusi masyarakat yang didengar oleh MPR yang akan menjadi catatan dan bahan penelitian untuk mengambil keputusan agar isu MPR terkait kebijakan nasional disepakati, dan kepada bangsa Indonesia. Negara dan negara memiliki dampak positif.

“Sejauh ini, berbagai keinginan telah diserap. Metode tersebut terus dipimpin oleh MPR. Saya pimpin saya-bahkan sering melakukan kegiatan tersebut di kampus yang berbeda di Universitas Gadjah Mada (UGM) lainnya, kali ini saya menggunakan metode FGD bersama dengan para sarjana dari Unhan. Saya akan mendengar lebih banyak komentar dari Universitas Pertahanan Nasional. Harapan saya, pemikiran yang dihasilkan dari FGD ini semakin memperkaya materi pembelajaran di MPR, ”jelasnya. -Syarief Hasan juga mengundang para sarjana perguruan tinggi dari negara lain, khususnya p. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan gagasan. Indonesia untuk Indonesia kedepannya.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online