Untuk mencegah korupsi, pentingnya transparansi dana pengelolaan Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Bambang Soesatyo meminta pemerintah lebih transparan soal penggunaan anggaran untuk mengelola Covid-19. Bamsoet menilai langkah ini perlu karena publik banyak mempertanyakannya.

“Sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat bagaimana menggunakan anggaran untuk mengelola Covid-19. 55 Miliar Rupiah, namun pencapaian ini tidak mencapai 7,74% hingga 22 Juli 2020,” Ia mengatakan dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (2/9/2020) siang.

Baca: Sekarang Saatnya Memulai Bisnis Online Kios myIM3 memberikan pemasukan tambahan melalui penjualan kredit

dia menambahkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus segera melengkapi data pembelian barang dan jasa oleh dinas kesehatan.

“Kementerian Kesehatan menambahkan, data pengadaan barang dan jasa sektor kesehatan harus dilengkapi dalam Sistem Informasi Pembelian Umum Perencanaan (SIRUP) agar perusahaan mudah dikendalikan karena sistemnya transparan .

Baca: Lama Menunggu COVID-19, Vaksin Akan Dicoba di Donicia- “Karena anggaran yang diajukan digunakan dengan tepat dan tanpa kesalahan, mencegah potensi penyalahgunaan / korupsi dalam pendistribusian alat kesehatan. Katanya.

Bamsoet juga menyarankan agar penggunaan dana harus lebih transparan, sebaiknya oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan (Kemenkue) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara rutin dan detail. Pelopor melawan pandemi – ” Penggunaan anggaran harus diumumkan secara berkala dan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BNPB mengumumkan manipulasi Covid-19. (Sesuai ketentuan Biro Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), uraian rinci harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.) Terkait pengadaan barang / jasa dalam keadaan darurat, edisi ke-13 tahun 2018 »Bamsoet berakhir.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online