Bamsoet: Pada saat yang sama Pilkada harus melaksanakan kesepakatan kesehatan

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengatakan selain menguji kesehatan, ketahanan sosial dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga menguji ketahanan demokrasi. Di satu sisi, pandemi tidak akan merugikan hak konstitusional warga negara, di sisi lain penyelenggaraan pemilu tidak bisa menjadi cluster baru yang menyebarkan virus Covid-19. Karenanya, dalam Pilkada yang menargetkan 270 daerah di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota sekaligus pada 9 Desember 2020, kesepakatan sanitasi akan dilaksanakan tanpa kompromi. Melalui pemilihan. Dari mengandalkan ukuran kerumunan, itu menjadi tergantung pada platform teknologi informasi. Dari mengutamakan jargon dan hiburan hingga menggunakan pemikiran dan gagasan, Bamsoet menyatakan: “Usai menyelesaikan webinar penyelenggaraan Pilkada di era pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Universitas Coris-19dwipayana, diselenggarakan oleh Kantor Presiden MPR RI (Jakarta), Kamis (20/8/20) .

Profesor Satya Alinanto, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hakim Mahkamah Agung dan Wakil Presiden II periode Gajus Lempong dari tahun 2011 hingga 2016 menghadiri Konferensi Hukum Universitas Krisnadwipayana Guru Besar Fakultas Muchtar .

Mantan presiden DPR RI ini menambahkan bahwa KPU adalah penyelenggara Pilkada dan juga berkomitmen untuk mengedepankan protokol sanitasi melalui penerapannya.Pengujian cepat reagen (KPU, PPK, PPS) atau real-time polymerase Reaksi berantai (RT-PCR), penggunaan alat pelindung diri, penyediaan fasilitas sanitasi, verifikasi kondisi suhu tubuh, penyesuaian jarak, pengaturan pembatasan penduduk dan beberapa kesepakatan sanitasi lainnya dilaksanakan.

“Selain penguatan demokrasi, Pilkada 2020 Implementasinya tidak bisa ditunda hingga tahun 2021 secara bersamaan. Karena anggaran tahun 2020 boleh jadi sudah terbuang percuma, dan anggaran sudah habis hingga Rp 4 triliun saat pandemi, pelaksanaan Pilkada tidak hanya dilaksanakan oleh Indonesia, “negara lain di dunia juga perlu melakukan ini. Bamsoet menjelaskan, seperti Prancis, Hal yang sama berlaku untuk Jerman, Polandia, Israel, Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, dan Bangladesh.

FKPPI, Kepala Kementerian Pertahanan, tantangan lainnya adalah mencegah turunnya angka partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi besar-besaran untuk memotivasi dan membujuk pemilih, Peel Desain pakaian Qatar tidak berisiko terpapar Covid -19. Alat kampanye tersembunyi. Dampak pandemi pada kehidupan ekonomi penduduk meningkatkan risiko praktik mata uang, Bamsoet mengatakan: “Ketidakadilan persaingan politik dan peningkatan mata uang Potensi kebijakan pasti akan menurunkan kualitas kehidupan demokrasi kita. “

Wapres Pemuda Pancasila menjelaskan bahwa tantangan yang berbeda tersebut tidak mencakup tantangan klasik lainnya. Tantangan tersebut selalu ada di setiap penyelenggaraan pemilu. Seperti data pemilu, logistik, dan konflik partai. Situasi ekonomi yang parah saat pandemi. Persaingan juga mudah dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. -Aku juga berpikir bahwa pandemi adalah ujian, jadi kita bisa melangkah lebih jauh. Apa kedewasaan kita? Respon terhadap cobaan ini akan sangat menentukan kita Masa depan negara dan negara. Saat ini yang benar-benar kita butuhkan adalah membangun kesamaan pandangan dan kebersamaan hati nurani dan solidaritas serta gotong royong dalam segala aspek kehidupan, ”tutup Bamsoet.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online