RUU HIP ditolak oleh seluruh lapisan masyarakat Wakil Ketua MPR: Dengarkan tuntutan masyarakat

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Indonesia Syarief Hasan mencontohkan, UU MPRS Nomor XXV Tahun 1966 Pembukaan UU HIP ditambah dengan banyaknya muatan yang meragukan, multitafsir, dan berprasangka buruk memicu penolakan dari seluruh lapisan masyarakat. Sebut saja Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, TNI-POLRI purnawirawan Forkom, dan mantan Kepala BPIP.

Dalam keterangan tertulis yang diterima pagi hari, Selasa (6/6/2020). Syarief Hasan juga mengimbau agar UU HIP tidak dituntut dan dicabut dari rencana legislasi nasional 2020 karena banyaknya permasalahan. Pada tahun 1945. Menurutnya, prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 3 UU HIP tidak lengkap dan tidak berbeda secara tekstual dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Syarief Hasan mengatakan: “Bawa ideologi lain ke Pancasila.

Asas pertama UU HIP hanya menyebutkan bahwa ketuhanan akan memungkinkan peluit membuka pintu masuk politeisme, yang sejalan dengan sila pertama Pancasila. Hal tersebut bertentangan dengan sila kedua hanya disebut manusia, berbeda dengan sila kedua pancasila karena mengabaikan keadilan dan peradaban, sehingga dapat mendistorsi pancasila, harus menjadi budaya yang kaya di indonesia. Ungkapan ini Caranya juga sangat berbeda dengan pengertian persatuan bangsa Indonesia, yang terakhir lebih memperhatikan perbedaan dalam kerangka bangsa Indonesia, sila keempat mengacu pada demokrasi yang tidak pernah ada dalam sila pancasra, yang berbeda dengan nilai musyawarah. Selain hanya menyebut asas kelima dari keadilan sosial, namun mengabaikan hukuman bagi seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu dapat menimbulkan multitafsir. -Syarief Hasan juga mencontohkan bahwa Pasal 5 UU HIP menyatakan bahwa dasar utama Pancasra adalah Keadilan sosial.Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan Pancasila, namun keterpencilan keadilan sosial sebagai landasan utama dalam peraturan tersebut mereduksi makna Pancasila dan menciptakan Karena adanya kesempatan tersebut, Syarief Hasan juga tidak sependapat dengan Pasal 6 UU HIP yang mengatur bahwa ciri utama Pancasila adalah Trisila yang mengkristal dalam Ekasila.Hal ini dikarenakan istilah tersebut tidak pernah disebutkan dalam aturan negara dan telah menyebabkan penyimpangan terhadap Pancasila, dan Trisila hanya mencantumkan tiga nilai dan Ekasila hanya mencantumkan satu nilai, yaitu gotong royong.Trisila dan Yekasila mengabaikan nilai ketuhanan tunggal dan nilai lain yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jelaskan, jika nilai ketuhanan tidak disebutkan, dapat pula mendorong masuknya ideologi lain yang telah merasuk ke dalam Pancasila.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online