Proyek Syarief Hasan Food Estate: Pemerintah harus belajar dari kejadian-kejadian di masa lalu

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) Partai Demokrat Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk cermat menghitung dan mempertimbangkan rencana penerapan Taman Pangan Kalimantan Tengah. Memang, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berkali-kali menerapkan rencana taman makanan, tetapi hasilnya sia-sia.

Selain itu, pemerintah telah memastikan akan melaksanakan rencana food park. Diimplementasikan pada Ex Peatland Development (PLG) di Kalimantan Tengah. Tanah ini dikembangkan pada masa pemerintahan Soeharto, tetapi gagal. PLG yang lama hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Pembukaan lahan ini dengan mengubah rawa gambut dan rawa menjadi persawahan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Syarief mengatakan: “Pemerintah harus belajar dari peristiwa masa lalu agar tidak terulang kembali.” – Menurut komentar direktur program PhD Teknik Pertanian Universitas Amada, ia juga mengatakan bahwa PLG lama dulunya adalah tempat rawa dan rawa. Sangat rapuh dan heterogen, lahan sub optimal yang telah terdegradasi selama 25 tahun sejak pembukaannya menyebabkan kesuburan lahan menurun dan tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Anggota Dewan Tertinggi Demokrat pun mendesak pemerintah lebih berhati-hati. “Pemerintah harus melakukan kajian komprehensif dengan para ahli dan sarjana di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Dengan begitu, kesalahan yang sama tidak terjadi di bidang pangan dan pencetakan 1,2 juta hektar sawah di Merauke.” Fungsinya, perencanaan sektor pangan bukan sektor utama. Laut China Selatan melintasi Laut Natuna Utara, “katanya. Syarief.

Menurutnya, Kementerian Pertanian harus menjadi departemen pertama. Padahal, Kementerian Pertanian merupakan lembaga yang paling dekat dengan rencana ketahanan pangan. Koordinasi berjalan dengan baik, tetapi pemerintah harus mengatur badan sesuai dengan tugas pokoknya. Namun, jika pemerintah tetap menganggap Departemen Pertahanan sebagai departemen utama, kebijakan ini dapat melanggar UU No. 1 AS. Syarief Hasan menyimpulkan: “Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002”.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online