Penolakan UU Cipta Kerja, MPR RI Wakil Ketua: Buruh Non Partai, Pegawai dan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Syarief Hasan kembali mengutarakan penolakannya terhadap undang-undang yang komprehensif. Menurut dia, pemerintah harus menyerap dulu keinginan rakyat. Ini karena RUU tersebut ditolak oleh semua pekerja dan sektor masyarakat lainnya. -Dia juga menekankan isi undang-undang komprehensif yang tidak baik bagi masyarakat. Misalnya, karena Pasal 88C (2) hanya menetapkan Upah Minimum (UMP) di tingkat provinsi, mengakibatkan hilangnya Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK).

Baca: Setelah Lama Menunggu COVID -19, Indonesia Akan Uji Vaksin

“Kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, hampir semua provinsi memiliki UMP lebih kecil dari UMK, akibatnya upah tenaga kerja dan lapangan kerja berubah. RUU tersebut semakin kecil dan semakin tidak layak. RUU tersebut menunjukkan keadilan kepada pekerja, karyawan, dan masyarakat biasa, ”kata Syarief.“ UU Cipta Kerja juga mengatur tentang pesangon, yang menurunkan kualitas dan tidak menentukan Jenis Kelamin Nilai pesangon pekerja yang terkena PHK turun karena pemerintah menilai aturan lama belum dilaksanakan. Syarief mengatakan: “Aturan baru ini malah tidak berlaku dan tidak baik bagi masyarakat. Ia juga menyayangkan penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar ketentuan. Undang-undang yang komprehensif menggunakan dasar hukum administratif, sehingga pengusaha yang melanggar aturan hanya akan dikenakan denda. Syarief Hasan menyayangkan hal ini karena pelanggaran sewenang-wenang karena mereka Hanya akan kena sanksi administratif. Selain itu, RUU tersebut akan mempersulit pengangkatan pekerja kontrak menjadi karyawan jangka panjang, dan pemecatan juga akan difasilitasi. Selain hilangnya jaminan sosial pekerja, terutama jaminan kesehatan dan perlindungan pensiun. Dengar suara rakyat, karena pemerintah tidak bekerja untuk rakyat? ”Tanya Syarief Hasan.

Banyaknya penolakan dan protes masyarakat menunjukkan bahwa RUU penciptaan lapangan kerja tidak baik untuk masyarakat. Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah dan DPR RI tidak boleh menggunakan pandemi ini untuk mengesahkan undang-undang yang tidak perlu karena merugikan penduduk. RI akan lebih memperhatikan rencana penanggulangan pandemi Covid-19. Karena angka positif COVID-19 terus meningkat setiap hari, maka kawasan ASEAN memiliki jumlah terbesar, dan tidak ada tanda-tanda penurunan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk fokus dan memprioritaskan penanggulangan Covid-19 daripada membahas RUU penciptaan lapangan kerja. Syarief Hasan menyimpulkan. “Dalam situasi yang bergejolak saat ini,” pemerintah harus hadir dan selalu menyerap keinginan serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, daripada membiarkan masyarakat mengambil tugas yang lebih besar dalam pandemi Covid-19. “

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online