Ketua Umum Partai Demokrat itu mengajak senator untuk membela tiga hak penyandang disabilitas

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dan tiga isu utama menjadi fokus Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta senator dari 34 provinsi untuk mengawasi UU 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia No. 8 . Ketiga sumbu ini adalah bagian dari hak-hak penyandang disabilitas 26 yang dijamin oleh hukum. Hak atas kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Dalam menerima usulan dari Partai Progresif Demokratik Persatuan Rakyat Indonesia, Lannira mengatakan: “Saya meminta kepada senator untuk memasukkan mereka ke dalam rencana hiburan masing-masing untuk melihat langsung di daerah bagaimana ketiga hak tersebut menarik perhatian pemerintah daerah.” Senin (14/9/2020) Penyandang Disabilitas (PPDI) di kediamannya di Jakarta.

LaNyalla mengatakan, pihaknya telah meminta pejabat PPDI untuk memberikan data dan pendapat terkait pelaksanaan tiga bidang hak asasi tersebut. Secara khusus, wajib menyerap 1% penyandang disabilitas di BUMN swasta dan 2% di BUMN dan instansi pemerintah.

Sebenarnya data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa kelompok usia ini merupakan penduduk usia produksi antara 19 hingga 59 tahun, dengan lebih dari 162 juta orang yang terdaftar, di mana sekitar 9,5 juta termasuk dalam kategori sedang. Di saat yang sama, jumlah penyandang disabilitas berat adalah 1,4 juta. “Karena alasan kami, dalam konstitusi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 Nasional Antikorupsi jelas ditetapkan, ia menyatakan bahwa“ setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan hak atas kehidupan yang layak ”. Masih banyak anak cacat. Atau anak-anak berkebutuhan khusus gagal masuk sekolah umum, sehingga harus masuk ke SLB.Hal ini dikarenakan masih banyaknya guru yang belum memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang metode pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Dari total jumlah anak usia sekitar 38 juta, ada lebih dari 600.000 di antaranya penyandang disabilitas sedang. Meski ada sekitar 173.000 penyandang disabilitas berat, hal ini perlu didata dengan baik. Jika bisa dikelola di kota besar bagaimana dengan di pedesaan? LaNylala meminta.

Oleh karena itu, LaNyalla mendukung permintaan PPDI agar DPD menyampaikan kepada pemerintah perlunya sensus penyandang disabilitas di Indonesia. Bukan sekedar data survey atau data dari Kemensos. Tapi memang berasal dari data sensus. PPDI DPP Presiden Guvro Gufroni Sakaril berharap: “Oleh karena itu, angka-angka dalam Indeks Pembangunan Manusia juga memasukkan penyandang disabilitas. Pada 8 Agustus 2016, pemerintah daerah diinstruksikan untuk memasukkan hak-hak penyandang disabilitas ke dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Dia bertanya: “Jika penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di semua daerah, setidaknya ketimpangan tidak akan terlalu jauh. “- Menanggapi beberapa saran dari pengurus PPDI dan arahan dari Ketua DPD RI, Fahcrul Razi, Ketua Panitia I, dan Bustami Zainuddin, Wakil Ketua Panitia II, menyatakan akan menempatkan hal ini dalam agenda prioritas Panitia DPD RI. UU 8/2016 tidak hanya menjadi domain Kementerian Sosial, tetapi juga beberapa kementerian. Saya pikir komite pertama hingga keempat bisa terlibat. Ia mengatakan selain itu sudah menjadi tujuan kita untuk kepemimpinan ketua DPD. “Kalau perlu mohon minta salah satunya jadi pengawas atau konsultan PPDI daerah. Insya Allah dan tidak ada keberatan. Katanya, karena ini memperjuangkan rekan senegaranya yang kepentingannya terbatas. -Menurutnya, Partai Progresif Demokrat yang hadir dalam rapat itu. Wakil Presiden Sultan Najamudin mengakui Indonesia masih kurang bersahabat dengan rakyatnya dibandingkan negara tetangga Malaysia yang menyandang disabilitas.ijakan dan fasilitas umum. Senator Banguru mengatakan Malaysia masih merugi, terutama di Australia. Suharta Djaya.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online