Hidayat Usul Agar MPR membentuk Pengadilan Kehormatan MPR RI

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Presiden MPR se-Indonesia, menyarankan MPR untuk serius menaati kode etik. Sesuai dengan UU MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa, MPR dengan sungguh-sungguh menerapkan aturan etik.

Pentingnya MPR dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan beretika bangsa dapat dicapai melalui pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis Umum. Ini merupakan respon khusus atas kesepakatan MPR dengan Komisi Yudisial (KY) dan Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang akan menggelar Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa. , Kamis (13/8/2020), pada tahun 2001 MPR masih merupakan lembaga tertinggi di negara, tetapi telah melakukan TAP tentang bioetika nasional dan negara. Ini membuktikan bahwa MPR berkomitmen untuk menjaga etika, salah satunya dengan pembentukan lembaga penegakan etika.

Jadi, jika MPR segera membentuk Majelis Kehormatan, seperti yang dilakukan DPR, sudah seharusnya begitu. Baik Dewan Kehormatan dan DPD memiliki B dan Dewan Kehormatan (DBD). Padahal, semua anggota MPR adalah anggota DPR atau DPD. Namun ada berbagai kegiatan unik di MPR yang diikuti oleh anggota MPR, dan tidak ada kegiatan serupa di DPR maupun DPD. Misalnya, kegiatan yang terkait dengan sosialisasi empat pilar MPR, yakni kegiatan di lembaga MPR dan kegiatan terkait pelaksanaan hak MPR dan anggota MPR, terkait dengan perubahan atau amandemen konstitusi dan peraturan MPR. Dengan dibentuknya Pengadilan Kehormatan, hal ini menunjukkan bahwa MPR telah menunjukkan komitmen yang lebih besar dari dirinya sendiri dalam pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan, menjaga kehormatan dan harkat martabat MPR sebagai badan permusyawaratan rakyat dan harkat dan martabat pemimpin dan anggota serta lembaga MPR. Diharapkan para pengurus nasional, termasuk MPR, terdorong untuk lebih mampu mengemban tugas-tugas rakyat. Selain meminimalisir kasus ilegal akibat pelanggaran moral. Saya berharap tidak ada lagi kasus pelanggaran etika dan tidak perlu menghadapi pengadilan biasa.

Usulan Wells Fargo untuk Konferensi Kehormatan adalah untuk mendukung urgensi Pengadilan Etik, yang diusulkan oleh Presiden. MPR, Bambang Soesatyo. Belum lama ini, Ketua Musyawarah Rakyat mengatakan: “ Ketiadaan pengadilan etika telah menyebabkan orang ditemukan oleh pejabat yang melakukan kesalahan etika ketika menerapkan kode etik yang sesuai.Mereka telah mengajukan banding kepada masyarakat atau mencari keadilan di pengadilan biasa yang terdiri dari Mahkamah Agung atau PTUN. Ada dua hal yang berbeda antara moralitas dan hukum. Orang yang bersalah secara moral belum tentu bersalah menurut hukum. Namun, orang yang bersalah di mata hukum benar-benar bersalah di mata moralitas. “

Tetapkan landasan moral court, kata Hidayat, bisa mengacu pada Ketetapan MPR VI / MPR / 2001 tentang moralitas kebangsaan dan kehidupan bernegara. Langkah ini juga sejalan dengan rekomendasi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1996. Direkomendasikan agar semua negara anggota (termasuk Indonesia) membangun “ infrastruktur etika untuk jabatan publik, ” yang memuat kode etik dan kode etik bagi aparat penegak hukum.Untuk itu, HNW mengusulkan untuk membentuk dan mengumumkan HUT MPR pada 29 Agustus 2020. MPR. Jika ini dilakukan, akan menjadi modal moral MPR ketika ikut serta dalam pembahasan lebih lanjut tentang pembentukan MR. Pada Oktober 2020 atau November 2020, Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menetapkan bahwa, MPR RI n bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) dan Panitia Hono Penyelenggara Pemilu (DKPP). Konvensi tersebut berencana mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta berbagai pimpinan yang menerapkan kode etik untuk berpartisipasi. Dari KY Ketua Panitia, Ketua DKPP, Ketua MKD DPR RI, Ketua BK DPD RI, Ketua Komite Etik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ketua KASN Republik Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Ketua Komite Etik Dewan Pers Indonesia, Dewan Kehormatan Asosiasi Pers Indonesia Ketua, Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pers Indonesia, merupakan bagian dari RPD RI dan juga merupakan lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung.Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan biasa, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah moral. Bambang Soesatyo menjelaskan, sebagai negara yang mempelopori penerapan etika dalam negaranya dan kehidupannya secara transparan, Indonesia mampu mencetak rekor dunia baru dalam sejarah. Ini adalah akhir dari proses penegakan hukum moral dan setiap keputusan moral yang dibuat oleh berbagai pejabat penegak hukum. Selain itu, menurut individu berpenghasilan tinggi, keberadaan MK juga akan memperkuat dan mendorong MPR (pimpinan dan anggotanya) untuk lebih melindungi gagasannya sendiri. HNW menyimpulkan: “Dalam menjalankan tugasnya dengan MPR, masyarakat telah meningkatkan Keyakinan MPR merupakan bentuk pengamalan Pancasila khususnya Sila I dan II yang MPR senantiasa bersosialisasi. “

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online