Melalui FGD, pimpinan Musyawarah Rakyat membahas pandangan akademis dan birokrasi kebijakan nasional

Fadel Muhammad, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, telah melakukan beberapa kegiatan untuk menyerap pandangan akademis perguruan tinggi dan tuntutan birokrasi dari beberapa lembaga dan pemerintah negara melalui focus group discussion (FGD) yang melibatkan wacana kepemimpinan pemerintahan. Negara adalah pemimpin dari rencana pembangunan nasional. Dalam berbagai pendapat dan perselisihan seputar kebijakan nasional, diperlukan pendapat dari para profesional tersebut. Fadell Muhammad mengatakan pada pembukaan diskusi panel tentang pedoman kepemimpinan nasional. Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 dilaksanakan “ Negara sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional ” di Grand Ballroom Hotel Atria, Tangerang, Banten. – FGD dan MPR serta Braveja Asian University School of Administration (FIA) bekerjasama dengan UB) hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (virtual), Anggota MPR DPD Hasan Basri, Dekan FIA UB Bambang Supriyono (virtual), Dekan FIA, Universitas Indonesia Eko Prasojo (maya), penerima beasiswa Unas, PKN STAN, UT dan Sekolah Administrasi Nasional, Papens, K emendagri, perwakilan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan sekitar 300 peserta. Telah diterapkan di Indonesia. Di era orde lama, ada Program Pembangunan Umum Nasional (PNSB). Di era orde baru, ada Pedoman Kebijakan Nasional (GBHN). Dengan datangnya era reformasi, GBHN telah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Di era reformasi inilah politik nasional seperti GBHN menjadi isu nasional yang diperdebatkan oleh masyarakat Indonesia. Sebagian orang menganggap eksistensi politik nasional itu sangat penting, tetapi sebagian orang menganggapnya tidak perlu. MPR menanggapi ini dengan cepat. Sejak MPR 2014-2019, masalah ini telah dikaji secara mendalam.

“MPR kini memiliki tugas untuk terus mengemban tugas mulia ini mulai tahun 2019 hingga 2024. Dalam rangka merumuskan kebijakan yang lebih baik ke depan, ia menjelaskan hal tersebut tidak hanya dilakukan di lingkungan MPR, tetapi juga melibatkan elemen masyarakat lainnya. Misalnya cendikiawan, konstitusionalis, tokoh masyarakat. Oleh karena itu, MPR sering menyerap ambisi rakyat. Ia mengatakan, sistem pembangunan nasional harus berkembang ke arah yang lebih konsisten dan menyatu dari pusat ke berbagai daerah, karena di Indonesia Segala sesuatu di republik harus adil, dan pembangunan harus merata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain proses yang sulit; mekanisme yang ketat harus diikuti; salah satunya dengan amandemen konstitusi.

Fadell menambahkan Dikatakan lain adalah isi materinya, Fadel berpandangan bahwa peralatan harus ditata lebih sederhana agar bisa diimplementasikan di lapangan terutama oleh pengelola daerah.Selain itu, informasi mengenai kebijakan nasional harus lebih difokuskan pada kependudukan. Bidang yang paling dibutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, Fadel Muhammad berharap pandangan dan pendapat para peserta FGD terkait dengan berbagai masalah tersebut. “Kami berharap bisa mewujudkan apa yang kami inginkan. . Kami akan mengumpulkan semua umpan balik dari FGD dan berkontribusi kepada MPR untuk memandu perumusan kebijakan nasional. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta FGD, baik yang nyata maupun yang hadir, dan saya sangat senang berdiskusi dengan mereka bahkan selama pandemi terjadi, ”ujarnya.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online