Bamsuet: Diperlukan desain berkelanjutan yang hebat di Papua

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menekankan perlunya proyek rekonsiliasi, pembangunan holistik, dan terintegrasi berskala besar untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua (termasuk perempuan). Mengingat dana swasembada khusus yang telah dikeluarkan selama hampir 20 tahun berjumlah 92,24 triliun rupiah, belum dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Papua. – “Diperlukan juga desain yang sangat baik agar penggunaan dana otonom khusus dapat dikelola dengan lebih tepat ke depannya. Selain itu, di bawah koordinasi Bappenas selaku Kepala Dinas Pembangunan Papua, berbagai kementerian / lembaga dapat memiliki paradigma yang sama dan tidak lagi beroperasi secara mandiri. Dan untuk mempermudah regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota Papua, sebenarnya Selasa (20/9/20) dari Jakarta, Ketua MPR RI-Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia. Ketua juga hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Syarif Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad.Ke pernah menjabat sebagai MPR RI Papua YRrys Raweyai, MPR RI Papua Filep Wamahma, Sekretaris MPR RI Papua Filep Wamahma. MPR Papua Indonesia termasuk Robert Kardinal, Sulaeman Hamzah dan Rico Sia.

The 20th Democratic People Presiden RI menyatakan bahwa Undang-Undang Terbatas Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua saat ini sedang disusun. Amandemen ini tidak bermaksud untuk mencabut status otonomi khusus Papua, tetapi untuk memperpanjang penyaluran dana otsus ke Papua, sesuai dengan Pasal 34 Menurut Butir 6 Butir C Paragraf 3, otonomi ini hanya berlaku untuk Papua. 20 tahun (2001-2021).

“Seperti yang dikemukakan oleh penanggung jawab Papua, perampasan untuk Papua. Itu berakhir pada 2021. Oleh karena itu, setelah tahun 2021, masyarakat Papua dapat tetap menerima dana dari Dajin, dan Pasal 34 perlu direvisi. Rencananya pemerintah sejak awal meningkatkan Dana Swadaya Khusus Papua yang 2% menjadi 2,25% dari pagu DAU nasional. Selain mengubah Pasal 34, perlu juga mempertimbangkan perubahan Pasal 76 dan 77 sehingga Bamsoet menjelaskan: ” Proses pemekaran Papua menjadi lima wilayah bisa berjalan dengan lancar. ”- FKPPI, Kepala Kementerian Pertahanan Nasional, menjelaskan selain memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa cadangan mineral, Papua juga memiliki potensi ekonomi yang beragam. Tak kalah pentingnya, seperti pariwisata, perikanan dan pertanian. Jika dikembangkan dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan” Keppres “(Inpres) Dvoro sebagai perpanjangan dari Perpres 9/2017 untuk memberikan manfaat di Papua. Papua mengatakan:” Papua Harta tersebut bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Papua. “

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online