Pemerintah enggan memberikan solusi, Wapres MPR: UU Ciptaker semakin banyak ditolak oleh seluruh masyarakat

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia Partai Demokrasi Indonesia, menyayangkan keputusan pemerintah yang menolak usulan MUI yang merupakan penolakan unsur sosial. Pasalnya, berdasarkan hasil rapat presiden yang digelar Jumat (16/10/2020) dengan Istana Kepresidenan, pemerintah enggan menindaklanjuti usulan penerbitan PERPPU berdasarkan keinginan masyarakat. (Metode terintegrasi). Gara-gara MUI dan lembaga keagamaan, ratusan fakultas dan staf, investor global, buruh, mahasiswa, dan masyarakat lainnya telah menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja karena tidak dekat dengan masyarakat.

Syarief Hasan dari pemerintah berkeyakinan bahwa keengganan memenuhi keinginan MUI akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Syarief Hasan mengatakan: “Masyarakat dari semua lapisan sudah menyatakan keinginannya untuk menolak UU Penciptaan Kesempatan Kerja. Baik melalui media sosial maupun media cetak, tindakan telah dilakukan di berbagai daerah, namun respon pemerintah gagal.” MUI PERPPU yang diajukan akan menjadi penilaian yang buruk tentang bagaimana masyarakat menilai tanggapan pemerintah terhadap keinginan masyarakat. Syarief melanjutkan: “Faktanya, orang-orang ini yang paling terharu dan langsung terpengaruh oleh berbagai klausul yang tidak dekat dengan rakyat.”

Para anggota Dewan Senior Demokrat juga meyakini jika suara rakyat tidak diperhatikan, maka Presiden Jokovy Tujuan UU penciptaan lapangan kerja yang dikomunikasikan ke MUI tidak akan terwujud, UU penciptaan lapangan kerja ini ditujukan kepada siapa? “Kami sudah mendengar penjelasan Presiden bahwa undang-undang itu bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja, tetapi ada banyak ketentuan yang tidak baik bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan, dan berdampak pada masa depan negara. Syarief mengatakan:“ Pemerintah mempertimbangkan penduduk. “Menurut Syarief, hal ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja tidak memperhitungkan perlindungan lingkungan. Ia mengumumkan:“ KOMNAS HAM mengingatkan bahwa undang-undang penciptaan lapangan kerja hanya akan melemahkan perlindungan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. . Komnas HAM dalam postingnya (13/8/2020) menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja (UU Universal) tidak terlalu ramah lingkungan. Dari perubahan izin lingkungan menjadi pengesahan lingkungan, dari pemulihan potensi “AMDAL” oleh pemerintah hingga pengurangan Peran UU tersebut memiliki beberapa alasan untuk menolak UU Cipta Kerja. -Syarief Hasan terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah evaluasi UU Cipta Kerja (“UU Keseluruhan”), seperti yang dikemukakan MUI. “Kita partai demokrasi akan berkeras Kami menentang posisi UU Cipta Karya, dan terus mendesak pemerintah mengevaluasi keinginan MUI dan masyarakat untuk menilai UU yang kontraproduktif ini. “Pungkasnya. Syarief Hasan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online