HNW: Sertifikat diskriminasi Dai adalah hadiah buruk dari Kementerian Agama Muslim

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hdayat Nur Wahid mengingatkan Kementerian Agama untuk tidak memberikan kado buruk kepada umat Islam di saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Tahun Baru Islam / Hijriah 1442 H . Hanya untuk Muslim. Hidayat mengatakan, tidak adil dan diskriminatif jika hanya menyasar umat Islam yang memiliki ijazah dosen, padahal menurut fakta sejarah umat Islam telah berperan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi ketika umat Islam ingin berkorban, guna memenuhi syarat untuk mentransformasikan sila pertama Pancasila menjadi Tuhan Yang Maha Esa. Demi menjamin keutuhan NKRI yang baru diumumkan pada 17/8/1945,

Selain itu, sikap Menteri Agama yang akan mengesahkan dai sebagai seorang Islam ditolak, dan dikritik oleh tokoh-tokoh non-Muslim seperti Christ Wame Puas. Menurut individu-individu berpenghasilan tinggi, sekalipun sertifikasi itu benar-benar dilakukan harus diterapkan kepada dakwah dari semua agama, agar keadilan itu adil dan mereka tidak saling percaya.Oleh karena itu prinsip moderasi, toleransi dan toleransi benar-benar menjadi agama. berniat untuk. Misionaris dari semua agama. – Menteri Agama tidak boleh mendiskriminasi umat Islam dan harus bersikap imparsial sesuai dengan sila kedua dan kelima Pancasila. Jika program sertifikasi yang akan dilaksanakan harus profesional, amanah, adil dan tidak diskriminatif, terutama Dalam kasus politisasi. Karena pemerintah berencana menargetkan misionaris dari semua agama dengan cara yang adil dan dapat dipercaya. Selain itu, Menteri Agama mengumumkan bahwa dia bukan Menteri Islam, tetapi Menteri Semua Agama. “Orang-orang kaya raya pada Rabu 19/8 Kata Jakarta dalam pernyataan tertulis.

Orang-orang kaya yang juga anggota Komite Kedelapan DPR RI, bekerja sama dengan Kementerian Agama, menyatakan bahwa sembari mendukung Islam wasathiyah (moderat), tasamuh (toleran) dan menolak radikalisme, telah melakukan diskriminasi dakwah sejak 2015 Jika tujuan sertifikasi sarjana dan nonprofesional adalah untuk mencegah radikalisme dan menunjukkan kelembutan, toleransi, dan toleransi, maka yang terbaik adalah mengambil contoh toleransi dan kerendahan hati, termasuk kebijakan membuka ruang dialog. Hidayat percaya bahwa meskipun rencana itu akan dilaksanakan, ceramah agama non-radikal dan misionaris juga harus berlaku untuk misionaris dari semua agama. Mengadopsi pendekatan transparan dan mengadopsi langkah-langkah yang dibuktikan dengan ajaran masing-masing agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Jokowi tidak lagi menjadi kegiatan prioritas dalam rencana kerja pemerintah / Kementerian Agama 2020. Kegiatan tersebut rencananya akan diserahkan ke Republik Demokratik setelah akhir tahun 2019 dan April 2020 (karena penyesuaian fokus kegiatan Covid-19). Ketidakpercayaan pemerintah di kalangan komunikator agama juga membingungkan misionaris Islam, terutama jika rencana tersebut dapat diterapkan untuk mempersulit misionaris dan komunitas Muslim. Meskipun mereka memainkan peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, meskipun mereka dituduh oleh penjajah Belanda sebagai organisasi radikal. -Muslim bahkan sangat toleran, menanggapi tuntutan kelompok minoritas, dan setuju untuk mengubah perintah pertama menjadi Tuhan Yang Maha Esa. -Hari ini, momentum memperingati HUT ke-75 berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyambut Tahun Baru Islam 1442H masih sangat disesalkan, apalagi pemerintah belum mampu melaksanakan Menteri Agama Covid-19 yang belum memberikan kebijakan yang menenteramkan sebagai obat untuk mengalahkan Covid. satu. -19. Menteri Agama malah akan membalas bingkisan dan korban muslim lama, memberikan “ kado ” yang justru meresahkan karena skema sertifikasi yang diumumkan bersifat diskriminatif dan tidak adil meski dengan dalih mencegah radikalisme. . Ia menegaskan: “Saya seorang Muslim, apalagi jika ini juga dilakukan dengan cara intoleransi dan diskriminasi.” DanDiskusikan alasannya dengan wakil presiden. Wacana seperti ini sudah muncul sejak Kementerian Agama terakhir, dan ditolak oleh berbagai kalangan Muslim karena sifatnya yang diskriminatif, tidak adil, dan berprasangka buruk. Sekarang, dia juga ditolak, bahkan oleh sebagian non-Muslim.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online