Wakil Direktur MPR RI: Daya beli melemah, ekonomi menyusut

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk mempercepat dan memantau proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Memang, selama pandemi Covid-19, banyak orang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak penurunan ekonomi yang tajam.

Setahu kami, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan jumlah pengangguran meningkat 3,05 juta menjadi 9,2. % Berdasarkan data selama pandemi Covid-19. Bahkan, survei yang dilakukan LIPI di FEB UI pada 5 Februari (5 Februari 2020) memperkirakan sebanyak 25 juta pekerja berisiko menganggur saat pandemi Covid-19. Partai tersebut mengatakan bahwa bantuan sosial tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat akar rumput, tetapi juga akan membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Pasalnya, saat pandemi Covid-19, bantuan tunai sosial bisa mendorong masyarakat untuk menjaga daya beli. Akibatnya, ini tidak hanya terkait dengan masyarakat kecil, tetapi juga mengganggu perekonomian Indonesia akibat menurunnya arus mata uang dan barang, ‚ÄĚkata Syarief Hasan. Sosial. Prosedurnya juga berbeda. Dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Jabodetabek dan Program bansos non-Jabodetabek, bansos logistik, memberikan bantuan tunai langsung hingga dana yang besar kepada mereka yang dianggap bermasalah yaitu kartu bansos pra kerja.

Namun, 34,04 belum mencapai jumlah yang besar hingga akhir Juli 2020 Persentase anggaran. Faktanya, Covid-19 mengganggu kehidupan dan perekonomian selama hampir lima bulan.

“Lambatnya realisasi dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat menunjukkan minimnya kecepatan dan kecepatan pemerintah dalam menangani dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid Keakuratan, misalnya, memberikan bansos kepada kelompok perusahaan besar atau melalui program pra kerja yang tidak tepat sasaran ini bahkan bisa menjadi tindak pidana korupsi – ia juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak selalu menggunakan data yang tumpang tindih karena Akibat lambannya distribusi Selon, pemerintah memiliki berbagai sumber daya dan sarana. Dia menambahkan: “Pemerintah harus menggunakan database satu-ke-satu untuk menghindari tumpang tindih di tempat.”

Politisi Demokrat juga menekankan. Pemerintah dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi, seperti misi Presiden Jokovy dalam penyaluran bansos. – “Penyaluran bansos harus dipercepat, dan dinas tidak boleh terlalu lama. Bantuan harus cepat sampai ke masyarakat tanpa alasan, termasuk alasan yang belum terbukti. Setelah populasinya memburuk jangan hanya membantu masyarakat. Syarief Hasan menyimpulkan:” Covid-19 serius Atau kematian “.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online