Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mendorong usulan RUU tentang Perlindungan Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Demokrasi Syarief Hasan (Syarief Hasan) kembali menegaskan bahwa pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah Indonesia sesuai dengan ayat keempat Pembukaan UUD 1945. . Di era generasi muda saat ini, kenyataan tidak bisa dipungkiri. Minat dan keinginan pelajar untuk belajar di luar wilayah negara Indonesia semakin berkembang, sehingga jumlah pelajar Indonesia di luar negeri semakin meningkat dan tersebar di seluruh dunia.

Para pelajar ini adalah aset negara dan sangat diperlukan untuk mewajibkan negara memberikan perlindungan dan layanan bagi pelajar Indonesia yang belajar di luar Indonesia sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, keselamatan siswa Indonesia juga umum terjadi ketika menghadapi situasi tertentu di negara tempat siswa tersebut belajar.

Oleh karena itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) PPI Ceko yang dipimpin oleh Presiden Indonesia Choiul Anam dan ketua delegasi bertemu dengan Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia pada Rabu, 12 Agustus 2020. Bersama anggota IDPR, mereka memprakarsai audiensi akademik online dan panitia RI mendorong pengajuan RUU untuk melindungi pelajar Indonesia di luar negeri. Undang-undang khusus mengatur perlindungan dan layanan pelajar Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, karena peraturan yang ada saat ini hanya Permenlu, maka perlindungan hukum bagi pelajar Indonesia di luar negeri belum kuat. Kata Anam. Kemlu hanya memiliki kekuatan diplomatik, bukan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional, sehingga undang-undang lemah. Diharapkan dengan disahkannya undang-undang, baik Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan Nasional melalui perantara pejabat pertahanan negara, akan memperjelas prosedur perlindungan.

“Saya pikir ini sangat penting dan saya akan berjuang untuk itu. Mahasiswa adalah aset dan masa depan bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, serta mendorong disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan, kata Syarief.

Seorang anggota DPR RI dari Panitia I menambahkan: “Saya setuju sepenuhnya dengan rekomendasi berikut ini agar mahasiswa luar negeri ikut serta dalam diplomasi publik Indonesia agar lebih mencintai negaranya karena menjadi bagian dari pemerintah, dan mahasiswa dapat Memanfaatkan rencana keamanan digital yang merupakan bagian dari rencana perlindungan, oleh karena itu harus menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah (KBRI), termasuk duta besar yang dipahami sebagai isu pembangunan strategis, misalnya sebagai gerakan separatis Papua. “— -Syarief Hasan berjanji akan mendorong PPI untuk melakukan penelitian akademis tentang proyek ini dan mengirimkannya ke DPR atau pemerintah agar bisa dijadikan proposal. Setelah diedit, masukkan ke dalam Prolegnas DPR, kemudian Anda dapat melanjutkan ke proses registrasi, yaitu daftar setelah studi universitas, audisi dan daftar pertanyaan. Wakil Ketua Muktamar Permusyawaratan Rakyat Indonesia mengatakan keanggotaan Republik Demokratik tahun 2019-2024 sudah selesai.

Setelah audiensi akademis ini, terdapat presiden PPI Australia lainnya, presiden PPI Lebanon, Presiden PPI Yaman, presiden PPI China, presiden PPI India, presiden PPI Sri Lanka, presiden PPI Brunei Darussalam, presiden PPI Spanyol , Presiden PPI Inggris, Presiden Permias (PPI Amerika), Presiden PPI Turki, Presiden PPI Taiwan, PPI Thailand, Presiden PPI Jerman, Presiden PPI Estonia, Presiden PPI Swiss, dan PPI Mesir.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online