Ketua MPR: Ekonomi Pancasila bisa menjadi arah perekonomian global

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengungkapkan pasca wabah Covid-19, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksikan dunia akan bangkrut berskala besar. Sistem ekonomi dunia dikoreksi. Pandemi Covid-19 telah mengoreksi globalisasi dari tatanan ekonominya menjadi tatanan ekonomi baru. Pada hari Sabtu, 20 Juni 2020 bertempat di IPB International Convention Center Bogor, pada saat penerbitan dan review buku “Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi”, kata Bamsoet sebagai keynote speaker. Buku ini ditulis oleh Dr. Didin S Damanhuro, DEA dan Ahmad Erani Yustika, serta konsultan Dr. Nunung Nuryantoro (Dekan FEM IPB), Firmanzah, dan Dr. Ir Tauhid Achmad (Direktur Indef). – Bamsoet Gang-gang sempit atau peniti di Jalan Jigil di pojok desa bertebaran pedagang kaki lima, menggambarkan perekonomian Pancasila. Seperti di masa lalu, orang bercocok tanam, beternak, dan berkebun untuk bertahan hidup tanpa mengkhawatirkan statistik pasar saham. -Bamsoet menjelaskan bahwa dalam berbagai pembahasan mengenai sistem perekonomian Indonesia, ada yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki sistem perekonomiannya sendiri di luar sistem perekonomian global secara umum. Di banyak negara: kapitalisme dan sosialisme.

“Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem unik dan otentik yang dirancang oleh para pendiri negara. Ini adalah” jalan ketiga “(jalan ketiga), bukan jalan tengah. Dia menjelaskan bahwa ini adalah Dua sistem pemikiran yang hebat .

– Dia menjelaskan bahwa Pancasila itu Keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia adalah entitas ekonomi, bukan modal Di negara dengan sistem ekonomi sosialis, individu dan pasar dominan dalam menentukan perilaku ekonomi. Prioritas diberikan kepada nilai-nilai agama, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial serta etika ekonomi dan bisnis yang tertuang dalam Ketetapan MPR VI / MPR / 2001 tentang moralitas, imbuhnya. — Bamsoet menambahkan bahwa cara mengelola perekonomian nasional adalah monopoli, pemimpin dan pengelola yang kolusif, dan perilaku monopoli tidak sejalan dengan konsep moral kehidupan bangsa. Metode ini berdampak buruk pada kesejahteraan sosial dan merusak nilai keadilan sosial. Serta Ketetapan MPR Nomor IX / MPR / 2001 tentang Land Reform dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. -Namun, Bamsoet mengakui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi, seringkali hal ini tidak sejalan dengan desain yang jelas dan realistis. Begitu pula dengan nilai-nilai pokok dan konsep ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 belum terealisasi. Ia mengatakan: “Sebagai bentuk solidaritas dalam demokrasi ekonomi, koperasi masih belum bisa berkembang dan maju sesuai dengan pemerintah dan swasta.”

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online