Undang-Undang Bamsut tentang Menciptakan Kesempatan Kerja bagi Pengusaha

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengungkapkan ada undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja bagi pengusaha. Lewat podcast Ngobras to Ngompol (Obrolan Dialog Politik Menarik) di kanal Youtube Bamsoet, ia mewawancarai Rosan Roeslani, presiden KADIN Indonesia.

“Rosan Roeslani, Ketua KADIN, menilai lahirnya UU Cipta Kerja adalah“ UU yang Menyapu Negeri ”. Ini kebanggaan bangsa Indonesia. Ini diterapkan secara trio antara pemerintah dan DPR RI. Kegiatan yang melibatkan organisasi pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh. Lahirnya “UU Cipta Kerja” dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda masyarakat investasi Indonesia. Sebagai regulator, pengusaha, operator, dan pekerja / pekerja sebagai pelaksana, ”Bamsoet dalam Ngompol Dalam podcast Ngobras, Rosan Roeslani digelar di Jakarta (13/10/20).

Ketua 20 International Initiative for Democracy and Political Reform menjelaskan éRosan beranggapan bahwa penciptaan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja akan mendorong Investasi masuk ke Indonesia. Selain mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha dalam negeri, hal yang sama berlaku untuk usaha besar, menengah dan kecil. Korban PHK (PHK) banyak. Dalam dokumen tersebut, sedikitnya 5 juta orang telah di-PHK, 7 juta orang pengangguran terbuka, dan 8 juta orang lainnya masih paruh waktu, ”jelas Bamsoet.Kepala FKPPI Kementerian Pertahanan menambahkan bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja juga memungkinkan Pengusaha memiliki tanggung jawab yang besar untuk memperhatikan pekerjanya, termasuk mereka yang mendapat manfaat dari Perjanjian Jam Kerja Tertentu (PKWT). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 61A, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 61 (1) b dan c, dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak kerja, pengusaha wajib membayar kompensasi ekonomi pekerja / buruh. — “Masyarakat juga harus mewaspadai perkembangan hoax dan informasi palsu di media sosial, yang bertentangan dengan UU Cipta Kerja. . Misalnya, “peluang kerja” dalam Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk menggunakan jam kerja, yaitu hanya “satu hari libur per minggu. Informasi ini sangat tidak akurat dan dapat disalahpahami,” kata Bamsoet.

Wapres Pemuda Pancasila menambahkan bahwa dalam Pasal 77 ayat 2b Undang-Undang Penciptaan Kesempatan Kerja, terlihat jelas bahwa jam kerja bisa 8 jam 1 hari 40 jam 1 minggu, total 5 hari. Bekerja dalam 1 minggu. Dalam kurun waktu tersebut huruf a berarti jam kerja ps adalah 7 jam 1 hari, dan 6 hari kerja dalam seminggu adalah 40 jam 1 minggu.

“Jadi, kalau mau pilih 6 hari kerja atau 5 hari kerja bisa pilih. Ada pekerja yang minta 6 hari kerja. Ada juga yang butuh 5 hari kerja. Itu tergantung hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Kesepakatan, kata Bansout.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online