Hidayat Usul Agar MPR membentuk Pengadilan Kehormatan MPR RI

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Presiden MPR se-Indonesia, menyarankan MPR untuk serius menaati kode etik. Sesuai dengan UU MPR tentang Moralitas Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa, MPR dengan sungguh-sungguh menerapkan aturan etik.

Pentingnya MPR dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan beretika bangsa dapat dicapai melalui pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis Umum. “Ini merupakan respon khusus atas kesepakatan MPR dengan Komisi Yudisial (KY) dan Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Panitia Pemilu akan mengadakan Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa,” kata Hidayat dalam berita tertulis. Dikatakan dalam draf. , Kamis (13/8/2020), pada tahun 2001 MPR masih merupakan lembaga tertinggi negara, namun telah melakukan TAP tentang bioetika nasional dan negara, membuktikan bahwa MPR berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga pemeriksa etika. Kalau MPR langsung membentuk Majelis Kehormatan, harusnya begitu, karena DPR punya Majelis Kehormatan Majelis, sedangkan DPD punya B dan Dewan Kehormatan (DBD). Padahal, semua anggota MPR adalah anggota DPR atau DPD. Namun ada berbagai kegiatan unik di MPR yang diikuti oleh anggota MPR, dan tidak ada kegiatan serupa di DPR atau DPD. Misalnya kegiatan terkait sosialisasi empat pilar MPR yaitu kegiatan di lembaga MPR dan kegiatan terkait anggota MPR dan pelaksanaan hak anggota MPR, kegiatan tersebut terkait dengan perubahan atau amandemen UUD dan peraturan MPR. Dengan dibentuknya Mahkamah Kehormatan, hal ini menunjukkan bahwa MPR telah menunjukkan komitmen yang lebih besar dari pada dirinya sendiri dalam melaksanakan berbagai ketentuan hukum, membela kehormatan dan harkat dan martabat MPR sebagai badan permusyawaratan rakyat-berpegang teguh pada kode etik dan berharap dapat mendorong termasuk Penyelenggara negara, termasuk MPR, semakin diberi wewenang untuk menjalankan tugas rakyat. Selain meminimalisir kasus ilegal akibat pelanggaran moral. Harapannya tidak ada lagi kasus pelanggaran etika, dan tidak perlu menghadapi pengadilan umum.

Proposal Wells Fargo untuk konferensi kehormatan adalah untuk mendukung urgensi Pengadilan Etik, dan proposal tersebut dikomunikasikan oleh ketua Komite Etik. MPR, Bambang Soesatyo. Belum lama ini, Ketua Musyawarah Rakyat mengatakan: “ Minimnya pengadilan etika menyebabkan orang ditemukan oleh pejabat yang memiliki kesalahan etik dalam proses penerapan kode masing-masing, dan mengajukan banding ke pengadilan atau mencari keadilan peradilan.Pengadilan biasa terdiri dari Mahkamah Agung atau PTUN. Ada dua hal yang berbeda antara moralitas dan hukum. Orang yang bersalah secara moral belum tentu bersalah menurut hukum. Namun, orang yang bersalah di mata hukum benar-benar bersalah di mata moralitas.

Dasar pembentukan peradilan etika, kata Hidayat, bisa mengacu pada Ketetapan MPR VI / MPR / 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah ini juga sejalan dengan anjuran .. 1996, Sidang Umum PBB Direkomendasikan agar semua negara anggota, termasuk Indonesia, membangun “ infrastruktur etika untuk lembaga publik, ” yang mencakup kode etik dan kode etik bagi lembaga yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia. Untuk itu, Indonesia menanggapi usulan tersebut dengan membentuk individu-individu dengan kekayaan bersih yang tinggi. Usulannya adalah untuk membentuk dan mengumumkan MPR pada HUT MPR pada 29 Agustus 2020. Jika terealisasi menjadi modal moral negara. MPR akan mengikuti proses pelaksanaan pada Oktober 2020 atau November 2020. MPR RI menyelenggarakan pembahasan “Konvensi Nasional dan Bioetika Nasional” yang kedua. H Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam “Konvensi”, rencananya Tidak hanya memperkenalkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tetapi juga mengenalkan berbagai kode etik pimpinan yang diterapkan.Mulai dari Ketua Panitia KY, Ketua DKPP, Ketua MKD DPR RI, Ketua BK DPD RI, Ketua Panitia Etik Mahkamah Konstitusi Indonesia, KASN Ketua, Ketua, Ketua Komite Etik Perhimpunan Notaris Indonesia, Ketua Komite Etik Perhimpunan Notaris Indonesia atau Ketua Panitia Pers Partai Politik RPD RI, serta Kepolisian, Kejaksaan, dan “Mahkamah Agung”.

“Mengesahkan ini Konvensi, berharap berbagai gagasan dan pemahaman tentang pentingnya keberadaan moral court muncul. DHal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan biasa, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah moral. Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa sebagai negara yang mempelopori penerapan etika dalam negaranya dan kehidupannya secara transparan, Indonesia mampu mencetak rekor dunia baru dalam sejarah. Ini adalah akhir dari prosedur penegakan etika dan setiap keputusan etis yang dibuat oleh berbagai pejabat. Selain itu, menurut individu berpenghasilan tinggi, keberadaan MK juga akan memperkuat dan mendorong MPR (pengurus dan anggotanya) untuk lebih melindungi ide-ide mereka sendiri selama proses pelaksanaan. HNW menyimpulkan: “Mereka ada di MPR. Tanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MPR, ini adalah pengamalan Pancasila khususnya Sila I dan II yaitu MPR senantiasa mengikuti kegiatan kemasyarakatan. ”

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online