Bamsuet: Dibutuhkan desain berkelanjutan yang hebat di Papua

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan perlunya proyek rekonsiliasi, pembangunan holistik, dan terintegrasi berskala besar untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua (termasuk perempuan). Mengingat dana khusus swasembada yang telah dikeluarkan selama hampir 20 tahun sebesar 92,24 triliun rupiah, tidak dapat mengatasi berbagai persoalan di Papua. -Proyek berskala besar juga diperlukan agar lebih tepat dalam mengelola penggunaan dana otonom khusus di masa mendatang. Selain itu, dengan grand design, di bawah koordinasi Papua sebagai Kepala Badan Pembangunan Papua, berbagai kementerian / lembaga dapat memiliki model yang sama, tidak lagi beroperasi secara mandiri dan mempermudah regulasi, sehingga tidak ada lagi antarpemerintah. Tumpang tindih. Bangsu mengatakan: “Usai mengetuai rapat musyawarah pimpinan MPR RI antara Menteri PPN / Kepala Bapenas Suharso Manhatarfa dan Menteri PPN, Bamsoet menyatakan bahwa ia sebenarnya mulai Selasa. Kantor Kepresidenan MPR RI di Jakarta (22/9/20).

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua MPR RI, diantaranya Ahmad Muzani dan Lestari Modijat (Lestari Moerdijat), Sharif Hasan (Zyarif Hasan), Zukifri Hasan, Arsul Sani (Arsul Sani), Hidayat Nur Wahid (Hadday Nur) Wahid dan Fadel Muhammad (Fadel Muhammad)., Sekretaris MPR RI Filep Wamahma di Papua dan anggota MPR Indonesia di Papua, antara lain Robert Kardinal, Sulaeman Hamzah dan Rico Sia.

Ketua DPR RI ke-20 itu mengungkapkan posisi saat ini Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan revisi terbatas atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Khusus Papua. Revisi tersebut tidak bermaksud untuk mencabut status pemerintahan sendiri khusus Papua, tetapi untuk memperluas alokasi Dana Pemerintah Sendiri Khusus ke Papua, sesuai dengan Pasal 34, 3 Menurut Butir 6 Butir C, otonomi ini hanya berlaku untuk Papua. 20 tahun (2001-2021).

“Seperti yang dikemukakan penanggung jawab Papua Nas Akhir tahun. Oleh karena itu, setelah tahun 2021, masyarakat Papua dapat terus menerima dana dari Dajin, dan Pasal 34 perlu direvisi. Rencananya pemerintah akan meningkatkan Dana Khusus Swadaya Papua dari awal sebesar 2% menjadi 2,25% dari pagu nasional DAU. Selain amandemen Pasal 34, perlu juga mempertimbangkan Pasal 76 dan 77 agar Papua dapat terpecah-pecah. Proses di lima daerah itu bisa berjalan lancar, ”jelas Bamsoet.

FKPPI, Kepala Kementerian Pertahanan Nasional, menjelaskan selain memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa endapan mineral, Papua juga memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti pariwisata dan perikanan. Dan pertanian. Jika dikembangkan dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Instruksi Presiden (1) npres) Mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, ini merupakan perpanjangan dari Instruksi Presiden Nomor 9/2017. Harta milik Papua dapat digunakan semaksimal mungkin Kemakmuran rakyat Papua, “kata Bamsoet.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online