Bamsoet: Kebebasan berpendapat harus diungkapkan secara bertanggung jawab

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus diungkapkan secara tepat agar tidak melanggar hak asasi orang lain. Dalam kehidupan sosial dimana setiap orang hidup berdampingan dengan sesamanya, realisasi dan ekspresi hak asasi setiap orang akan dibatasi oleh hak orang lain.

“Dalam konsep ini, agar tidak menimbulkan konflik dan menimbulkan konflik sosial, setiap orang harus menghormati pranata dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Setiap perwujudan kebebasan berpendapat selalu merupakan hasil dari konten yang disampaikan. Hal ini negatif Konsep kebebasan tanggung jawab, yang berarti “kebebasan bertanggung jawab”, “kata Bansut pada Simposium Nasional” Menemukan Batas Kebebasan ‘Fuzzy’ yang diselenggarakan oleh Serikat Mahasiswa. Dewan Sekolah Ekonomi dan Bisnis (BEM) Universitas Indonesia sebenarnya digelar di Jakarta pada Sabtu. (10/10/20) .

Presiden DPP Republik Demokratik ke-20 menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat setiap orang dibatasi oleh dua hal. Yang pertama adalah kebebasan orang lain, dan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan. – “Pembatasan pertama lebih bersifat subyektif, karena setiap orang memiliki tolok ukur yang berbeda-beda dalam menafsirkan pelanggaran dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu pembatasan yang kedua yaitu undang-undang, agar kebebasan pribadi tidak dilanggar Kebebasan HAM. Bonsout mengatakan .— Kepala Kementerian Pertahanan Nasional menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar dan standar hidup sehat dan demokratis.Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukurnya adalah indeks demokrasi terbagi menjadi tiga aspek yaitu warga negara. Kebebasan, hak-hak politik, dan dinamika sistem demokrasi. Pada periode ini penurunan indeks demokrasi terjadi pada tahun 2010 (dari 67,3 menjadi 63,17), pada tahun 2012 (dari 65,48 menjadi 62,63), pada tahun 2015 (dari 73, 04 menjadi 72,82) dan 2016 (dari 72,82 menjadi 70,09). Menurut data Badan Pusat Statistik Agustus 2020, Indeks Demokrasi Indonesia saat ini 74,92 (menurut penjelasan Bamsoet: “naik dari 0 menjadi 100) (dari 72,39 pada 2019) menjadi itu Level. ”). Namun demikian, lanjut Wapres Pemuda Pancasila, kenaikan indeks demokrasi tidak serta merta menunjukkan peningkatan kebebasan berpendapat. Padahal, kebebasan berpendapat hanya sebagian dari indeks demokrasi. — – “Selain Indeks Demokrasi, indikator lain yang dapat kita gunakan untuk mengukur kebebasan berbicara adalah kebebasan pers. Menurut laporan reporter lembaga pemantau Wither Boundary, indeks kebebasan pers Indonesia naik ke peringkat 119 pada 2020, dan peringkat 124. Bamsoet mengenang: “Kami bersyukur untuk ini, tetapi kami harus tetap mawas diri tentang itu, karena pos ini tidak lebih baik dari Timor Leste di 78 atau Malaysia di 101.” -Para Wakil Ketua Majelis Nasional Indonesia menambahkan, Karena banyaknya kemungkinan, berbagai kasus terkait kebebasan berpendapat sangat mungkin terjadi, seperti demonstrasi atau unjuk rasa: -Pertama, saya kurang memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama ketika undang-undang baru diperkenalkan. Cara bersosialisasi. optimal.

Kedua, minimnya pengetahuan hukum masyarakat untuk memahami berbagai regulasi hukum. Apalagi ketika batasan kebebasan berpendapat kabur dan terdapat multitafsir.

“Di sini, penting untuk membangun kedewasaan politik agar semua pemangku kepentingan, baik itu aparat penegak hukum yang membidangi penegak hukum atau orang-orang yang bertanggung jawab atas masyarakat, mengutarakan pendapatnya dalam debat, yang penting kita mau Sudut pandang yang sama ditetapkan dan aturan-aturan ini dirumuskan untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus diungkapkan secara bertanggung jawab, ”tutup Bamsoet. (*)

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online