Bamsoet: Wewenang DPD RI sebenarnya sangat besar dan luas

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengemukakan bahwa salah satu amandemen penting yang dilakukan MPR RI dari 1999 hingga 2002 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) adalah pembentukan sebuah kabupaten. Dewan Perwakilan Rakyat (DPD).

Ide dasar pembentukannya adalah untuk mengupayakan penguatan daerah, yaitu mengusulkan lembaga yang dapat membawa manfaat dan aspirasi daerah untuk merumuskan kebijakan nasional.

“Lahirnya Partai Demokrat adalah bagian penting, inti, dan tidak terpisahkan dari syarat reformasi. Persyaratan otonomi daerah sama pentingnya dengan persyaratan demokratisasi, dan juga untuk penghapusan KKN (korupsi, kolusi) dan kronisme, angkatan bersenjata Indonesia. Dwifungsi TNI Angkatan Darat dan Peran Ganda Pembela HAM Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro.

DPR RI ke-20 Dijelaskan oleh ketua umum bahwa dari segi wilayah yang jatuh, menurut Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, sebenarnya kekuasaan DPD sangat luas. Untuk perekonomian daerah a, Hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, perpajakan dan belanja negara, perpajakan, pendidikan dan agama.

Isi yang digunakan sangat toleran, Artinya, “bisa menyampaikan” dan “ikut serta dalam musyawarah.” Dari segi konstitusional, DPD cukup potensial untuk menunjukkan dirinya dengan cara yang sangat kentara. Perkuat otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam untuk memperluas DPD dalam batas-batasnya. Tanpa terlalu memperhatikan perpanjangan kekuasaan yang hanya bisa dicapai dengan amandemen konstitusi, ”jelas Bamsoet.

Tafsir Ketetapan Komisi Pertahanan Nasional Indonesia XV / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah adalah: pengaturan yang adil, distribusi dan penggunaan sumber daya nasional; keseimbangan fiskal pusat dan daerah Indonesia dalam kerangka kesatuan nasional, menekankan beberapa Poin. Cara penyelenggaraan otonomi daerah adalah mengatur secara adil, mengalokasikan dan menggunakan sumber daya nasional, dan keseimbangan antara keuangan pusat dan daerah, dan memberikan kewenangan yang luas, benar dan bertanggung jawab kepada daerah secara tepat. -Selain itu, penyesuaian, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilakukan secara adil untuk memajukan kemakmuran masyarakat setempat dan seluruh negeri. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, memberikan berbagai peluang bagi UMKM dan koperasi secara bertanggung jawab, transparan, terbuka dan dapat dilaksanakan.

Poin penting lainnya adalah keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan memperhatikan potensi daerah, wilayah, geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan penduduk daerah, mewujudkan keuangan daerah. Terakhir, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online