Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Revisi UU BI kontraproduktif dengan stabilitas sektor mata uang

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, amandemen UU Perbankan Indonesia yang saat ini tengah dibahas dalam legislasi RPD RI masih menuai kontroversi baru. Pasalnya, ketika pandemi Covid-19 tidak jelas kapan akan berakhir, penataan ulang industri keuangan justru akan kontraproduktif dan menghabiskan energi yang tidak perlu. Syarief mengatakan: “Pemerintah harus mengadopsi serangkaian kebijakan yang benar dan terukur untuk lebih fokus pada penanganan Covid-19. Masalah utama sekarang adalah kredibilitas birokrasi, bukan perbaikan sektor mata uang.” — Padahal, akar permasalahan tidak hanya terletak pada kredibilitas belanja anggaran, tetapi juga pada tanggung jawab penggunaan anggaran. Berdasarkan rilis Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (Rabu, 9 Februari 2020), realisasi rencana penanggulangan pandemi masih sangat rendah, bisa saja 49,31% dari rencana perlindungan sosial dan realisasi UMKM melebihi 42,14% yang merupakan angka yang sangat tinggi. Mendorong penemuan baru. Namun sayang, untuk K / L dan pemerintah daerah penyerapannya hanya 14,06%.

Belum lagi penyerapan dan realisasi sektor perlindungan sosial dan UMKM yang gagal mendorong atau setidaknya menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang berkontraksi. Angka tersebut adalah 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020 dan akan menjadi yang ketiga pada tahun 2020 Kuartal berlanjut. Krisis tanggung jawab pemulihan ekonomi nasional telah menyisakan banyak masalah. Hubungan antara reformasi sektor keuangan dan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan? Mungkinkah revisi UU Intelijen Bisnis meningkatkan kinerja sektor mata uang untuk mendukung kebijakan manajemen pandemi? “Ini urusan pimpinan MPR. MPR juga anggota Pansus Demokrat. Jika dewan mata uang dibentuk, maka independensi IB juga akan menjadi tolak ukur bagi bank sentral di seluruh dunia. Akan diamputasi. Lihat UU No.1. Pasal 21 sd 23. Pasal 10, Pasal 9 UU No. 11/1953 dan No. 13/1968 menyebutkan bahwa Bank Indonesia dipimpin oleh direksi yang bertugas membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan moneter. Anggotanya terdiri dari tiga orang anggota yang memiliki hak suara. Yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank.

“Amandemen Pasal 9 Peraturan BI yang mengatur tentang pembentukan Dewan Uang, tidak hanya menghilangkan independensi BI, tetapi juga mengatur Manajemen memberikan ruang untuk campur tangan politik. Bentuk intervensi seperti inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi tahun 1960-an dan krisis sistemik 1997/1998. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam menghadapi redefinisi sektor keuangan ini, karena dikhawatirkan krisis akan terjadi berulang kali. Apalagi dalam beberapa kasus Syarief mengatakan: “Di bawah ancaman ketidakstabilan ekonomi global, hal itu kemungkinan besar akan membuat pemerintah salah. Padahal, independensi Bank Indonesia diotorisasi oleh Pasal 23D UUD 1945. Negara Untuk mempunyai banking center yang struktur, status, wewenang, tanggung jawab dan independensinya diatur oleh undang-undang, tentunya ketentuan independensi ini harus dimaknai dengan menolak segala bentuk intervensi untuk melaksanakan tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan sektor valas. – “Dalam rangka pemeliharaan, pemantauan, dan penyelesaian krisis sistem keuangan, kami telah membentuk komite stabilitas sistem keuangan. Pemotongan independensi BI ini tidak perlu dan merupakan langkah mundur, ”pungkas Syarief.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online