Tapera (Syarief Hasan) diresmikan

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 dan secara resmi mengeluarkan Rencana Tabungan Perumahan Rakyat (disebut juga Tapera). Namun, rencana tersebut memicu protes karena dalam situasi ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, pemerintah akan memotong gaji pegawai negeri dan swasta sebesar 3% dalam bentuk iuran Tapera. Wakil Presiden MPR Syariefuddin Hasan meminta pemerintah menjelaskan biaya tersebut.

“Biaya ini akan bertahan lama, jadi bisa menjadi dana raksasa. Pemerintah harus menjelaskan mekanisme ini,” kata Syarief Hasan dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (4/6/2020). Bagaimana dengan karyawan yang sudah memiliki rumah? “Jadi untuk apa uang ini?” Tanya Syarief Hasan. -Seperti yang kita ketahui bersama, selain karyawan dan karyawan, pemberi kerja juga dirugikan dengan pemotongan ini. Memang, pemberi kerja harus mengurangi gaji setiap karyawan sebesar 0,5%. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan rencana Tapera akan membebani pengusaha kecil dan menengah yang berjuang untuk menjaga kestabilan usahanya selama pandemi Covid-19.

Rencana tersebut tidak sejalan dengan niat pemerintah untuk melaksanakan rencana nasional. Usaha ekonomi. Sebagai asosiasi atau perkumpulan profesi di Indonesia, Apindo sangat menentang rencana tersebut.

Menurut Syarief Hasan, kebijakan Tapera tidak mendesak di saat wabah Covid-19 masih berjuang untuk bertahan. — “Tabungan perumahan bisa ditabung dengan cara lain, tanpa memotong gaji pegawai, dan tanpa membebani pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi gaji pegawai akan banyak dipotong. Seperti halnya pemerintah yang mengurangi iuran kepesertaan BPJS, Ini pasti akan menghancurkan situasi keuangan karyawan, ”katanya. -MPR, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, mengatakan sebagian besar pegawai menggunakan upah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti konsumsi sehari-hari dan membesarkan anak. Jika upah iuran karyawan dikurangi, harga produk harus paritas. Kebutuhan dasarnya terus meroket, dan situasi ini akan menekan keuangan masyarakat. Syarief Hasan mengenang Tapera Fund adalah dana raksasa. Karenanya, organisasi pengelola Tapera harus transparan dan meninggalkan cara lama mengelola dana besar.

“Direksi, pengawas dan karyawan perlu membayar, jadi pengelolaan dana ini juga sangat rapuh,” ujarnya. Perlu juga memperhatikan inflasi real estate, memang tingkat inflasi industri real estate paling tinggi di industri lain. Selain itu, konsep Tapera adalah konsep jangka panjang. Dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang, harga rumah akan naik beberapa kali lipat. – “Pemerintah harus mempertimbangkan hal ini. Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh menaikkan lagi retribusi karena kenaikan harga real estat. -Syarief Hasan juga mengimbau pemerintah untuk mengoordinasikan lembaga pemberi pembiayaan perumahan agar tidak tumpang tindih rencana. Misalnya, suplemen BP Jamsostek Program Service Delivery (MLT) juga memberikan fasilitas pembiayaan real estat dan uang muka pinjaman ekuitas rumah (KPR). PT Asabri juga memberikan program Pinjaman Awal Bebas Bunga (PUM) KPR untuk TNI, Polri, PNS, Kementerian Pertahanan, dan Polri PNS dengan cara Dikurangi pensiun (THT), tunjangan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan nilai tunai iuran pensiun (NTIP).

“Di akhir rencana, tidak boleh ada tumpang tindih, halangan dan cidera. Berbagai pemotongan gaji dan rencana yang memengaruhi kualitas kesejahteraan masyarakat. , “pungkasnya.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online