Bamsoet meminta masyarakat tidak mempercayai hoax dalam muatan hukum Cipta Karya

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Musyawarah Rakyat Indonesia, memuji berbagai prestasi Kabupaten Purbalingga di bawah kepemimpinan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi. Pertama, dari sisi tanggung jawab keuangan, pada tahun 2020 laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas hasil audit dianugerahi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya. Kedua, dari segi ekonomi, gula organik hasil petani Probalinga berhasil masuk ke pasar Eropa dan baru-baru ini masuk ke pasar Yunani.

“Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Purbalingga sebesar 5,65%, lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,41%, bahkan melebihi laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,63%. Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia Purbalingga (PMI) juga Terus meningkat, dari 67,03 pada 2015 menjadi 68,99 pada 2019, ”kata Bamsoet saat melakukan kunjungan hiburan dan silaturahmi di Purbalingga, Rabu (20/7/10). Republik Demokratik Rakyat Nepal / MPR RI Anggota PKS Rofik Hananto, Presiden DPRD Purbalingga, Ketua DPC PDI-P Bambang Irawan (PDI-P DPC Bambang Irawan), Presiden DPD Golkar Purbalingga Sudono, Ketua DPD PAN Hugo Purbalingga Dyah Hayuning Ketua DPD Bupati Pratiwi Hanura Eddy Jasmanto Waluyo, Bupati Purbalingga Triyono Budi Sasongko dan Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf C ahyono dari tahun 2000 hingga 2010. Prestasi hkan ini menunjukkan bahwa karir dan perkembangan Kabupaten Purbalingga yang terdepan sedang bergerak ke arah yang benar. Namun, bukan berarti Pemkab Purbalingga di bawah Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Dyah Hayuning Pratiwi) bisa berpuas diri. Karena ke depan masih banyak peluang untuk meraih prestasi di bidang lain. – “Sebagai daerah yang terus berkembang menuju industrialisasi, keunggulan Purbalingga adalah diadopsinya“ UU Komprehensif Cipta Lapangan Kerja. ”Dalam draf revisi rencana Rencana Penggunaan Tanah (RTRW) Purbalingga 2011,” Pada tahun 2031, Industri Purbalingga Luas areal tersebut akan bertambah dari sekitar 298 hektar menjadi sekitar 875,40 hektar. UU Cipta Karya memberikan kepastian hukum bagi investor yang ingin masuk ke Indonesia (termasuk Indonesia di Purbalingga) dan kepastian hukum bagi pekerja untuk mendapatkan hak. “

Ketua FKPPI Kementerian Pertahanan Nasional memastikan bahwa disetujuinya undang-undang penciptaan lapangan kerja yang dipimpin oleh DPR RI dan pemerintahan Presiden Joko Widodo sepenuhnya bertujuan untuk mendorong masuknya investasi dan pembukaan lapangan kerja. Pada akhirnya ketrampilan tenaga kerja Indonesia akan meningkat, yang akan meningkatkan daya saing Indonesia dalam komunikasi di seluruh dunia.Penjahat, penipuan, informasi palsu dan informasi palsu telah berkembang, yang tidak kondusif bagi hukum penciptaan lapangan kerja.Misalnya ada masalah yaitu Upah minimum daerah / perkotaan (UMK) dan upah minimum departemen (UMS) daerah / kota dihapus. Padahal bukan itu. Pasal 88C UU Cipta Karya secara jelas mengatur bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi / UMP ( Paragraf 1), dan UMK bisa diatur (ayat 2). Bamsoet mengatakan bahwa penetapan UMK harus lebih tinggi dari pada putusan UMP (ayat 5).

Wapres Kamar Dagang dan Industri Indonesia menegaskan bahwa kompensasi pemisahan Tetap saja soal penciptaan lapangan kerja: karena beban perusahaan yang berat, hanya 7% perusahaan yang tidak patuh, regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja yang diberhentikan dan juga menekan investor yang ingin masuk ke Indonesia. Gaji dua puluh lima kali lipat tidak akan membebani perusahaan atau membuat karyawan patah semangat, sehingga dapat membawa solusi win-win bagi pengusaha dan pekerja, ke depan perusahaan tidak dapat mempersoalkan berbagai alasan untuk tidak membayar pesangon. Dalam hal penciptaan lapangan kerja juga terdapat peraturan baru jaminan sosial yaitu jaminan pengangguran / JKP (Pasal 18). Keberadaan JKP tidak menambah beban tenaga kerja karena ada untuk mempromosikan dan meningkatkan tenaga kerja. Bamsoet menjelaskan: ” Ini tidak hanya membunuh pekerja, tetapi juga membuka informasi ketenagakerjaan bagi pekerja yang menghadapi PHK.

Wakil Presiden Pemuda Pancasila menjelaskan bahwa informasi lain menunjukkan:Situasi kerja yang terlalu kejam, tidak manusiawi dan menghilangkan hak untuk mengundurkan diri, juga tidak benar. Jam kerja yang diatur dalam Pasal 77 (2) UU Penciptaan Ketenagakerjaan berkisar dari 5 hari kerja sampai 8 jam sehari, dan 6 hari kerja sehari sampai paling lama 7 hari.

“Undang-undang penciptaan lapangan kerja juga memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya pemain digital. Oleh karena itu, Pasal 77 ayat 3 menjelaskan bahwa ketentuan jam kerja dalam Pasal 77 ayat 2 tidak berlaku bagi Industri atau pekerjaan Menurut kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, Revolusi Industri 4.0 membutuhkan jam kerja yang fleksibel. Peraturan ini sebenarnya membuat pekerja lebih nyaman dalam penggunaan jam kerja. Mereka tidak perlu bekerja di kantor sepanjang hari, tetapi bisa di rumah Bekerja “Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online