Kasus positif terus meningkat, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan penanggulangan Covid-19.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menegaskan, pemerintah harus merespon positif peningkatan COVID-19 yang berdampak pada 43.803 orang.

Data terakhir dari Covid-19 Treatment Working Group, Kamis (18/6/2020), menunjukkan jumlah kasus harian meningkat paling tinggi, mencapai 1.331 kasus positif baru. Ironisnya, dalam seminggu terakhir penerapan standar baru, kecuali (14/6/2020), jumlah kasus per hari masih melebihi 1.000. -Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah perlu lebih fokus untuk mengurangi penyebaran Covid-19, bukan hanya meningkatkan perekonomian.”

Ia juga mempertanyakan langkah-langkah kebijakan pemerintah. Memang tindakan yang dilakukan pemerintah belum membuahkan hasil, malah sebaliknya, jumlah korban lebih tinggi. Penerapan kebijakan normal baru tidak membuahkan hasil. .

Misalnya, masih banyak wisatawan di pasar tradisional yang belum menerapkan perjanjian sanitasi untuk mencegah Covid-19. Selain itu, banyak masyarakat yang belum menentukan tempat cuci tangan dan minta memakainya. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pelonggaran blokade dan menerapkan standar baru. Kondisi nasional, nyatanya, gelombang kedua Covid-19 melanda seluruh negara, termasuk China, yang belum pernah melaporkan adanya kasus sebelumnya. (16 Juni 2020) Beberapa wilayah di China kembali memberlakukan pembatasan ketat setelah menambah 158 kasus air baru.Selain itu, Korea Selatan kembali membatasi kegiatan ekonomi setelah menambah kasus baru. Menariknya, Indonesia yang setiap harinya memiliki ribuan kasus telah melonggarkan pembatasan tersebut. Selain itu, setelah perjanjian kesehatan diterapkan secara tegas di masyarakat, tidak ada relaksasi. Syarief mengatakan: “Kebijakan semacam ini tidak normal dan kontraproduktif.” Ia juga mempertanyakan hasil dan langkah kerja pemerintah setelah pemerintah menyiapkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar. Pemerintah dengan anggaran Rp. US $ 1 miliar belum menunjukkan hasil pengurangan kasus positif Covid-19 atau kemajuan manajemen sektor kesehatan. Padahal, yang terjadi adalah anggaran yang besar itu memperbesar defisit APBN menjadi 6,34% dari PDB. Dana ini setara dengan 24,73% dari belanja APBN 2020 yang menjadi beban penduduk. Syarief Hasan menjelaskan: “Menghadapi pandemi Covid-19.” Syarief Hasan juga meminta pemerintah untuk mencari solusi dan strategi yang sangat mobile. Ini sangat penting untuk memulihkan keamanan kesehatan masyarakat. Memang, ketidakamanan di masyarakat dapat menimbulkan ketakutan yang berlebihan, kecemasan, bahkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, dan pemerintah gagal menekan kenaikan Covid-19. . Dengan mengembalikan kepercayaan publik, masalah ini bisa diselesaikan bersama. Selain itu, tersedia anggaran yang besar. Di sisi lain, semakin banyak kasus setiap hari, dan masyarakat berteriak-teriak karena gangguan ekonomi. “Pemerintah juga harus lebih tegas dalam menerapkan standar baru dan mengelola pandemi Covid-19. Karena ukuran kinerja pemerintah dari perspektif pengurangan jumlah Covid-19 dan pemulihan kesehatan normal, sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya. Mengatakan. Syarief Hasan menyimpulkan: “Apakah pemerintah tidak mampu menjamin perlindungan rakyat sesuai dengan kewenangan UUD 1945”.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online