Perpustakaan Universitas Untirta mendukung lahirnya UU PRM

TRIBUNNEWS.COM-Sesuai ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, lahirnya fungsi, tanggung jawab, status, dan kewenangan MPR undang-undang yang sama sekali berbeda dengan MPR, DPD, dan DPRD terus didukung. Salah satunya tampil pada acara Pustaka Akademika yang digelar Rabu (2/9) di Auditorium Gedung B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten. Perpustakaan Universitas Ontilta mengangkat judul “Konstitusionalitas Musyawarah Rakyat Republik Indonesia (MPR) untuk membentuk Undang-Undang Kelembagaan yang mencerminkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah, dan Wakil Kepala Sekolah Suherna SP III Untirta. , Serta Dekan Fakultas Hukum Untirta Agus Prihartono, serta Guru Besar dan Mahasiswa Untirta Serang Banten.

Selain menganalisis makalah, Perpustakaan MPR juga menandatangani kesepakatan bersama Untirta selama kegiatan perpustakaan universitas. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut diwakili Humas MPR Karo Siti Fauziah dan Dekan Fakultas Hukum Untirta Agus Prihartono.

Dalam sambutannya, Restu Gusti Monitasari dari Shanghai sebagai penulis makalah, tanggung jawab MPR tampak ambigu karena diatur oleh satu undang-undang yang sama dengan DPR, DPD dan DPRD. Semua yang terjadi antara MPR dengan ketiga lembaga lainnya, seolah-olah memiliki fungsi, tanggung jawab dan peran yang sama. Padahal, MPR dan DPR, DPD dan DPRD sangat berbeda.

“Seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK dan Komisi Yudisial, MPR juga harus membuat undang-undang tersendiri yang terpisah dari DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urutan paragrafnya, “kata Resto Gusti. “Benar-benar kacau. Ini karena DPR bukanlah badan legislatif yang memiliki kekuatan legislatif seperti DPR. Sebaliknya DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah, salah satunya untuk merumuskan peraturan daerah. Oleh karena itu, seharusnya tidak dimasukkan dalam UU MD3. Mengawasi DPRD. Karena DPRD harus diawasi. -Perumusan Peraturan Pemerintah Daerah merupakan hak konstitusional untuk membedakannya dengan lembaga negara lainnya. Karena MPR mempunyai tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda dengan lembaga publik lainnya, “Restu Ditambahkan.

Lia Riesta Dewi, SH, MH, Narsum, dan reviewer perpustakaan universitas juga memberikan sambutan senada. Sesuai dengan kewenangan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR diatur dengan undang-undang yang berbeda dengan lembaga lain. Undang-undang yang sama dengan DPR dan DPD masih bisa digunakan untuk regulasi, tapi DPRD tidak bisa. Derajat DPR dan DPD lebih tinggi dari DPRD. Setidaknya undang-undang tidak mengatur DPRD di sana. Lia Riesta menambahkan: “Karena perbedaan fungsi antara Republik Demokratik Rakyat dan Partai Demokrat.” – Menurut Lia berbagai alasan, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penggunaannya berbeda dengan lembaga nasional lainnya. Legislasi MPR yang dirumuskan oleh undang-undang merupakan tugas konstitusional.

Di awal acara pembukaan, Siti Fauziah, Kepala Biro Humas MPR, menyatakan bahwa MPR bersedia bekerjasama dengan semua pihak baik perguruan tinggi, swasta maupun perguruan tinggi negeri. Ini terkait dengan fungsi dan izin MPR. Selain itu bila kegiatan tutur tersebut bermanfaat bagi siswa.

“Dalam situasi saat ini, MPR membatasi kegiatannya untuk membantu mencegah penyebaran Covid 19, meski terus meluas seperti yang dilakukan Untirta. Siti Fauziah menambahkan, pelaksanaannya harus memperhatikan tata cara kebersihan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online