Bamsoet: Wewenang DPD RI sebenarnya sangat besar dan luas

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengemukakan bahwa salah satu amandemen penting yang dilakukan MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) 1999-2002 adalah pembentukannya. Komite Perwakilan Daerah (DPD).

Ide dasar pembentukan negara adalah untuk mengupayakan kekuatan daerah, yaitu mengusulkan lembaga yang dapat membawa manfaat dan aspirasi daerah untuk merumuskan kebijakan nasional.

“Lahirnya DPD itu penting. Inilah inti dan syarat reformasi Bagian tak terpisahkan. Tuntutan otonomi daerah sama pentingnya dengan syarat demokratisasi, pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), berakhirnya dwifungsi TNI dan Umat. Bamsoet menjadi HUT ke-16 webinar DPD RI Keynote speaker mengatakan bahwa sebenarnya dia adalah Presiden DPD RI Ranila Mataliti, Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie, Gubernur Sulawesi Selatan Sinurdin Abdullah, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan LIPI Peneliti Senior Siti Zuhro .

Menurut Pasal 22D ayat (1) dan Pasal 20, Ketua DPR RI ke-20 menjelaskan Pasal (2) UUD NRI 1945 ditinjau dari ruang lingkup kewenangan DPD. ), pada kenyataannya DPD memiliki kewenangan yang sangat luas.

termasuk otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, peraturan perundang-undangan terkait, sifat dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan fiskal pusat dan daerah, Penghasilan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama.

“Walaupun kata yang digunakan sangat toleran, yaitu ‘bisa disampaikan’ dan ‘ikut dalam diskusi’, secara struktural DPD kemungkinan besar akan sangat kentara. tampilkan dirimu. Memperkuat otonomi daerah. Oleh karena itu, yang perlu didiskusikan lebih dalam adalah bahwa kinerja DPD harus diperkuat sejauh bisa dilakukan tanpa terlalu memperhatikan perluasan kekuasaan yang hanya bisa dicapai melalui amandemen UUD “, jelas Bamsoet. Dikatakan. Dalam Ketetapan Musyawarah Rakyat No. XV / MPR / 1998 dijelaskan ketentuan penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan yang adil, distribusi dan penggunaan sumber daya nasional; perimbangan fiskal pusat dan daerah dalam kerangka kesatuan nasional Indonesia, dengan menitikberatkan pada Beberapa poin kunci. Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional kepada daerah, yang mengarah pada pengawasan yang adil, alokasi dan penggunaan sumber daya nasional, dan “keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah — selain itu pusat dan daerah. Penyesuaian, pembagian dan penggunaan sumber daya nasional dilaksanakan secara adil untuk memajukan kemakmuran masyarakat lokal dan seluruh negara. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif, efisien, bertanggung jawab, transparan, dan terbuka, serta dilaksanakan dengan memberikan peluang yang luas bagi usaha kecil menengah dan koperasi. Dengan mempertimbangkan potensi daerah, wilayah, geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan penduduk daerah, telah tercapai keseimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Terakhir, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online