Masyarakat membutuhkan pendidikan politik untuk mengurangi dampak oligarki

TRIBUNNEWS.COM-Pendidikan politik masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang proses politik dan pengaruhnya, serta menekan oligarki dalam persaingan politik.

“Karena kurangnya pemahaman publik tentang perlunya pemimpin yang benar, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Lestari Moerdijat, dalam sebuah diskusi online tentang topik politik oligarki:” Masyarakat sering Pengaruh dan Hak Asasi Manusia dari kekuatan segelintir orang menggeser pilihannya kepada calon tertentu saat kompetisi politik: Konsep dan praktik Indonesia, digelar Komnas HAM (7/9) Senin. Lestari menjabat sebagai konsultan sumber daya Ahmad Taufan Damanik (presiden komnas HAM), dan Amiruddin (wakil direktur eksternal comnas HAM) ) Khoirunnisa Nur Agustyati (Direktur Eksekutif Perludem) dan Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik). –Menurut Lestari, hal itu cukup kontroversial dalam politik Indonesia. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang menjamin warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih saat pemilihan umum.

Peraturan ini dan peraturan lainnya termasuk dalam Konstitusi Indonesia. Pada tahun 1945, Pasal 28D (3) mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Tidak boleh ada perbedaan dalam bentuk SARA yang biasanya muncul dalam perjalanan persaingan politik. -Meski demikian, menurut anggota partai NasDem, karena pemahaman yang sangat terbatas terhadap isu-isu politik dan kepemimpinan negara saat ini, praktek oligopoli tidak akan pernah lepas dari sistem politik Indonesia. Rerie menambahkan, dalam proses ini, kondisi pendidikan politik masyarakat harus dibenahi, dan syarat calon kepala daerah dan nasional harus dipenuhi agar bisa memilih calon yang kontroversial sebagai pemimpin.

“Dalam kasus oligarki dalam persaingan politik, kita tidak bisa begitu saja menyalahkan partai politik. Kita harus melihatnya dari perspektif yang lebih global. Proses protes politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh aspek sosial budaya.” Mengatakan. -Untuk itu, tambahnya, guna mencari solusi untuk memulai persaingan politik di Indonesia. Agar lebih demokratis, negara tidak hanya menemukan kesalahan, tetapi yang lebih penting, kata Leary, kita harus bersama-sama mencari solusi atas sistem politik saat ini.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmed Taofan Damanik mengemukakan: Hukum HAM juga memiliki hak untuk memilih dan hak untuk memilih; asas kemanusiaan dan pemilihan umum adalah bagian dari mekanisme perwujudan hak asasi manusia; rakyat

— Ai Hamed percaya bahwa hak untuk memilih dan memilih setiap warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak yang sama. Burhanudin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, mengucapkan selamat kepada Komnas HAM yang ikut mengkaji persoalan pilkada. “Ini terobosan. Pilkada adalah bagian dari politik elektoral dan terkait erat dengan hak-hak rakyat.”

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online