Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Revisi UU BI kontraproduktif dengan stabilitas sektor mata uang

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, amandemen UU Perbankan Indonesia yang saat ini tengah dibahas dalam legislasi RPD RI masih menuai kontroversi baru. Pasalnya, pada pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir, bahkan penataan ulang industri keuangan akan kontraproduktif dan akan menghabiskan energi yang tidak perlu. Dan Syarief yang terukur mengatakan: “Masalah utama saat ini adalah kredibilitas birokrasi, bukan perbaikan sektor mata uang.” Padahal, akar permasalahan tidak hanya terletak pada kredibilitas belanja anggaran, tetapi juga pada tanggung jawab anggaran. Penggunaannya. Berdasarkan publikasi Kelompok Kerja Pemulihan Ekonomi Nasional (20/2/9, Rabu), realisasi rencana penanganan pandemi masih rendah. Kabar menggembirakan bahwa 49,31% dari rencana perlindungan sosial dapat direalisasikan dan 42,14% UMKM telah merambah. Namun sayang, untuk K / L dan pemerintah daerah penyerapannya hanya 14,06%.

Belum lagi penyerapan dan realisasi dari dinas perlindungan sosial dan UMKM belum mampu mendorong atau setidaknya menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi yang sedang menyusut. Angka tersebut sebesar 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020 dan akan berlanjut pada kuartal ketiga tahun 2020. Tanggung jawab krisis untuk pemulihan ekonomi negara ini telah meninggalkan banyak masalah. Apakah reformasi sektor keuangan terkait dengan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan? “Apakah revisi UU Intelijen Bisnis akan meningkatkan kinerja sektor mata uang untuk mendukung kebijakan penanganan pandemi?” Ini isu kepemimpinan MPR yang juga anggota Dewan Tinggi Demokrat. Jika komite mata uang dibentuk, maka independensi IB juga akan menjadi tolok ukur bank sentral.Pasal 21 sampai 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 dan Pasal 9 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 menyebutkan bahwa Bank Indonesia diatur oleh mata uang. Pimpinan dewan bertanggung jawab membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan moneter yang anggotanya terdiri dari tiga orang anggota yang memiliki hak pilih, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank.

“Amandemen Pasal 9 UU Business Intelligence tidak hanya menghilangkan independensi International Bank for Reconstruction, tetapi juga memberikan ruang bagi intervensi politik dalam pengelolaan sektor mata uang. Bahkan, positif Bentuk intervensi inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi tahun 1960-an dan krisis sistemik tahun 1997/1998. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam menyikapi penyesuaian kembali industri keuangan ini karena dikhawatirkan krisis sudah berkali-kali terjadi, terutama di Di bawah ancaman ketidakstabilan ekonomi global, hal ini seringkali menyeret pemerintah. Kata Syarief.

Padahal, independensi Bank Indonesia diotorisasi oleh Pasal 23D UUD 1945 yang secara tegas mengatur bahwa negara memiliki pusat Bank, struktur, status, wewenang, dan independensi tanggung jawabnya terikat oleh undang-undang. Tentunya klausul independensi ini harus dimaknai sebagai menolak segala bentuk intervensi untuk melaksanakan kewajiban Bank Indonesia dalam pengelolaan sektor uang. Syarief menyimpulkan bahwa BI ini Amputasi independen tidak diperlukan, selangkah mundur.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online