Wakil Direktur MPR RI: Daya beli melemah, ekonomi menyusut

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk mempercepat dan memantau proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Memang, selama pandemi Covid-19, banyak orang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak penurunan ekonomi yang tajam.

Setahu kami, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan jumlah pengangguran meningkat 3,05 juta menjadi 9,2. % Berdasarkan data selama pandemi Covid-19. Bahkan, survei yang dilakukan LIPI di FEB UI pada 5 Februari (5 Februari 2020) memperkirakan sebanyak 25 juta pekerja berisiko menganggur saat pandemi Covid-19. Partai tersebut mengatakan bahwa bantuan sosial tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat akar rumput, tetapi juga akan membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Pasalnya, saat pandemi Covid-19, bantuan tunai sosial bisa mendorong masyarakat untuk menjaga daya beli. Akibatnya, hal ini tidak hanya terkait dengan masyarakat kecil, tetapi juga mengganggu perekonomian Indonesia akibat menurunnya arus mata uang dan barang, ”kata Syarief Hasan. Sosial. Prosedurnya juga berbeda. Dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Jabodetabek dan Program bansos non-Jabodetabek, bansos logistik, memberikan bantuan tunai langsung hingga dana besar kepada mereka yang dirasa bermasalah yaitu kartu bansos pra kerja.

Namun, 34,04 belum terealisasi dalam jumlah besar hingga Juli 2020 Persentase anggaran. Faktanya, Covid-19 mengganggu kehidupan dan perekonomian selama hampir lima bulan.

“Lambatnya masyarakat dalam merealisasikan dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat menunjukkan minimnya kecepatan pemerintah dalam menangani dampak sosial ekonomi wabah Covid. Dan presisi, misalnya, tujuan penyaluran bansos kepada yayasan kelompok korporasi atau melalui program pra kerja ini tidak jelas, bahkan tidak ada potensi untuk melakukan korupsi — ia juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak selalu menggunakan data untuk alasan yang tumpang tindih. Karena karena distribusinya lambat, pemerintah memiliki berbagai sumber daya, d. Badan ini memusatkan data untuk memastikan tidak ada tumpang tindih.

“Pemerintah harus menggunakan database untuk menghindari tumpang tindih di lapangan.”

Politisi Demokrat juga menegaskan bahwa pemerintah dapat melakukan reformasi birokrasi untuk menyalurkan bantuan sosial, seperti yang dilakukan oleh misi Presiden Jokovy. — “Penyaluran bansos harus dipercepat, dan dinas tidak boleh terlalu lama. Bantuan harus cepat sampai ke masyarakat tanpa alasan, termasuk alasan yang belum terbukti. Setelah populasinya memburuk jangan hanya membantu masyarakat. Syarief Hasan menyimpulkan:” Covid-19 Serius atau fatal “.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online