Kejaksaan menerima WTP, Jazilul Fawaid: menyelesaikan perkara Jiwasraya dan Djoko Tjandra

TRIBUNNEWS.COM-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk meninjau laporan keuangan Kejaksaan Agung. Surat perintah penangkapan itu sebenarnya dijalankan oleh BPK. BPK akan menjalankan fungsi, tanggung jawab dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh konstitusi dalam waktu 100 hari untuk memastikan pengelolaan keuangan nasional selama penuntutan. Keberadaan undang-undang ini didukung penuh oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.Pada acara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa yang dilaksanakan di Aula Sasana Pradana Kjagon Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Juli 2020, ST Burhanuddin menyampaikan bahwa sudah sepantasnya kita memberikan dukungan yang komprehensif dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan di setiap instansi pemerintah. Dalam peninjauan tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penilaian ketidaksesuaian (WTP) atas keuangan kejaksaan berdasarkan hasil audit BPK atas laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BPK. Rekomendasi otoritas pemerintah Republik Indonesia tahun 2019. Kepatuhan terhadap setiap regulasi, serta hasil dari “komitmen menjaga dan menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab,” ujarnya. MPR Jazilul Fawaid. Politisi PKB Jakarta Juli 2020 Pada tanggal 27, dikatakan: “Terima kasih atas prestasi Kejaksaan Agung. “Sebagai anggota DPR Komite III, dia mengatakan Kejaksaan Agung adalah partner. Untuk itu, dia kembali menyampaikan apresiasinya atas gelar WTP tersebut.

Pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur Mengatakan bahwa realisasi WTP merupakan langkah yang cukup baik bagi Kejaksaan Agung Kanada. Masalah transparansi anggaran harus dipertahankan tahun depan. Orang bernama Gus Jazil tersebut mengatakan: “Kami menghargai kebijakan Jaksa Agung tentang menggabungkan teknologi dengan banyak aplikasi untuk menyederhanakan layanan dan kontrol. “-Koordinator Nasional Nusantara Mengaji berharap Kejaksaan Agung lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Tak hanya itu, Gus Jazil Kejaksaan juga didorong untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang masih menjadi PR. “Tentu, WTP juga sudah menyelesaikan penyelesaian Jiwasraya, Djoko Tjandra dan dia menegaskan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online