Kekayaan bersih tinggi: Dari dulu hingga sekarang, Sumatera Barat erat hubungannya dengan Pancasila

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hidayat Nur Wahid (Indonesia) memberikan sambutan kepada Puan Maharani, Ketua Umum PDP Partai Demokrat Indonesia (PDIP) di Sumatera Barat (Sumatera Barat) Sumatera) mengeluarkan pernyataan mendukung penilaian Negara Pancasila. Penilaian tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta sehingga mendapat respon yang luas dan melukai hati masyarakat Sumatera Barat. Selama sepuluh tahun, masyarakat memilih kadernya untuk memerintah Sumatera Barat.

“Bagi yang sudah lupa sejarah klasik dan kontemporer, mohon ingat ajaran Bongkano: Jas Mela! Sumatera Barat dan dulu hingga saat ini. Kita semua harus berani memahami sejarah dengan jujur, Sehingga kita bisa menghormati seluruh wilayah di Indonesia agar NKRI tetap kokoh, “ujarnya saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (4/9).

Hondaat, biasa disapa HNW, mengatakan: Sekarang Banyak selebritis disini yang dikenal sebagai Sumatera Barat (Sumatera Barat), mereka langsung ikut dalam perumusan dan pemilihan Pancasila sebagai dasar negara, dan kakek dari Puan M, Soekarno, mereka baik di BPUPK di Panitia Sembilan atau 18 Agustus 1945 Day berpartisipasi dalam finalisasi Pancasila bersama PPKI, antara lain Bapak M Yamin, Dr. M Hatta dan H Agus Salim. Apakah masa lalu (warga) Sumatera Barat masuk akal? Selama ini Istikamma dan Pancasila telah mencapai kesepakatan karena komitmennya terhadap hasil perjuangan para pemimpin Sumatera Barat pada Agustus 1945. Keputusan akhir dicapai pada tanggal 18. Kader PKK dari dulu sampai sekarang sudah menjalankan Pancasila dan tidak pernah mengajukan usulan untuk mengubah Pancasila, karena bisa saja Pancasila ditekan menjadi Trisila atau Ekasila. Mereka juga tidak pernah mengusulkan untuk mengubah hukum pertama dari satu-satunya dewa Pancasila menjadi dewa budaya. Ia menjelaskan, isu kontroversial yang tercantum dalam UU HIP telah ditolak publik. Ia dipilih secara demokratis oleh mayoritas rakyat di Sumatera bagian barat dan memenangkan pemilihan.

“Setelah gubernur pertama, Profesor Irwan Prayitno terpilih kembali untuk mengikuti pemilihan gubernur. Masyarakat Sumbar melakukan pemungutan suara yang rasional, bebas dan terbuka. Hasilnya membuktikan bahwa masyarakat Sumbar memenangkan kader PKK Profesor Irwan. Preitno Tokoh-tokoh yang juga dirasakan masyarakat Sumatera Barat adalah kinerja Gubernur Sumatera Barat yang luar biasa, ratusan penghargaan dan pujian nasional yang telah diraihnya tanpa Gubernur Sumbar. Bagus, jangan dukung Pancasila. Atau, jika Gubernur Sumatera Barat, pengurus PKS, hanya menampilkan politik identitas dan intoleransi seperti yang dikatakan para politisi PDIP. Fakta kekinian, Sumatera Barat dan gubernurnya sudah sepuluh tahun di NKRI. Di bawah kepemimpinan Presiden, ia juga telah meraih ratusan penghargaan nasional, di antaranya Parahita Eka Praya Award yang dipersembahkan oleh Presiden SBY pada tahun 2012. Kemudian, pada 2014 dan 2017, Presiden Chokovy mempersembahkan Adhikarya Pangan Nusantara Award dan penghargaan. Mengatakan: “Pemerintah daerah dan kota di lingkungan Gubernur Sumatera Barat peduli terhadap hak asasi manusia. Ia menambahkan, dua presiden Indonesia dari parpol berbeda memberikan penghargaan nasional. – Gubernur Irwan Prayitno mempertahankan kinerja ini meski dengan segala batasan anggaran dan fasilitas. Ketika warga Indonesia dan Sumatera Barat secara nasional terkena Covid 19 Dalam keadaan darurat, Gubernur Irwan dinilai sebagai gubernur berkinerja terbaik, sehingga mendapat evaluasi positif dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena meski APBDnya tidak tinggi, 3.000 spesimen berhasil diuji setiap hari. -19.

“Menteri Dalam Negeri bahkan meminta kepada pengelola daerah lain untuk menghubungiSelamat belajar dan belajar dari Gubernur Sumbar, ”ujarnya. Alasannya, Menteri Dalam Negeri saat ini adalah mantan Kapolri dan mantan Kepala BNPT. Jika tuduhan mereka benar, maka Sekretaris Dalam Negeri dengan pengalaman ini tidak akan Ia boleh memuji dan memberi saran kepada Gubernur Sumbar, Pengurus PKK. Ia mengatakan pemilihan gubernur akan segera dilaksanakan di Sumbar, Gubernur Sumbar akan dipilih melalui Partai Demokrat setempat, dan konsep rencana dan persaingan penerapan Pancasila akan dikedepankan. Pemaksaan pandangan dan kerangka kerja yang kontroversial dapat merusak demokrasi. Selain itu, mengabaikan fakta sejarah dan realitas kontemporer dari dukungan berkelanjutan Sumatera Barat dan implementasi komitmen Pancasila. Ia menyimpulkan bahwa dedikasi dan sikap masyarakat Sumatera Barat harus diapresiasi, dan Tidak disalahpahami karena ada bukti bahwa Sumatera Barat bahkan terus mendukung dan melaksanakan Pancasila terakhir, Pancasila pada 18 Agustus 1945.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online