RUU HIP ditolak oleh seluruh lapisan masyarakat Wakil Ketua MPR: Dengarkan tuntutan masyarakat

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPRS Syarief Hasan mencontohkan UU MPRS Nomor XXV Tahun 1966 dalam Pembukaan UU HIP. . Sebut saja Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, TNI-POLRI purnawirawan Forkom, dan mantan Kepala BPIP.

Dalam keterangan tertulis yang diterima pagi hari, Selasa (6/6/2020). , Syarief Hasan juga mengimbau agar UU HIP tidak ditunda dan dicabut dari rencana legislasi nasional 2020, karena banyak masalah dengan isinya. 1945. Menurutnya, prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 3 UU HIP tidak lengkap dan berbeda dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara literal. – “Perbedaan ini dapat menimbulkan multitafsir, kontroversi, pengurangan bahkan distorsi terhadap prinsip-prinsip Pancasila, sehingga menjadi sarana. Masukkan ideologi lain dalam Pancasila,” kata Syarief Hasan.

Prinsip pertama UU HIP hanya menyebutkan bahwa ketuhanan akan memungkinkan peluit untuk membuka politeisme, yang bertentangan dengan prinsip pertama Pancasila. Prinsip kedua menuntut manusia berbeda dengan sila kedua Pancasila karena mengabaikan keadilan dan peradaban sehingga dapat mendistorsi Pancasila.

Prinsip ketiga adalah membaca persatuan dengan potensi untuk menghilangkan perbedaan latar belakang. Masyarakat harus kaya akan budaya di Indonesia. Ungkapan ini juga sangat berbeda dengan pengertian penyatuan bahasa Indonesia yang lebih memperhatikan perbedaan dalam kerangka bahasa Indonesia. Prinsip keempat adalah demokrasi yang tidak pernah ada dalam prinsip Pancasila dan berbeda dengan nilai musyawarah. Selain hanya menyebut prinsip kelima dari keadilan sosial, namun mengabaikan hukuman bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan berbagai penjelasan. -Syarief Hasan juga mencontohkan bahwa Pasal 5 UU HIP menyebutkan bahwa landasan utama Pancasila adalah keadilan sosial. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan Pancasila, namun penggunaan keadilan sosial sebagai landasan utama peraturan tersebut telah diisolasi, sehingga mengurangi makna Pancasila dan membuka peluang. . Tafsir Pancasila adalah kebalikan dari Pancasila. -Syarief Hasan juga menentang Pasal 6 UU HIP yang menyebutkan bahwa corak utama Pancasila adalah Trisila yang mengkristal dalam Ekasila. Pasalnya, istilah tersebut tidak pernah disebut di majalah resmi dan menimbulkan prasangka buruk bagi Pancasila, selain itu Triscilla hanya menyebut tiga nilai, sedangkan Eccasila hanya menyebut satu nilai, yakni gotong royong. Trisila dan Yekasila mengabaikan nilai ketuhanan yang tunggal dan nilai-nilai lain yang secara jelas tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika nilai ketuhanan tidak disebutkan, sangat memungkinkan untuk mendorong masuknya ideologi lain yang meresap Pancasila.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online