Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mendorong RUU Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan (Syarief Hasan) kembali menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala pertumpahan darah yang dijelaskan dalam pembukaan keempat UUD 1945. Pada tahun 1945. Memperkuat minat dan keinginan siswa untuk belajar di luar wilayah negara Indonesia, sehingga meningkatkan jumlah siswa Indonesia di luar negeri dan tersebar di seluruh dunia.

Para siswa ini adalah kekayaan negara dan mereka diperlukan. Negara memberikan perlindungan dan pelayanan kepada para pelajar Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan UUD. Pada saat yang sama, keselamatan pelajar Indonesia tidak jarang terjadi di negara tempat pelajar tersebut belajar. Ketua PPI Ceko dan ketua delegasi bertemu dengan Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR dan Komite IDPR RI pada Rabu, 12 Agustus 2020 untuk mendorong pengajuan RUU Perlindungan Mahasiswa Indonesia di luar negeri. Undang-undang khusus mengatur perlindungan dan layanan pelajar Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, karena regulasi yang ada pada dasarnya adalah Permenlu, payung hukum untuk melindungi pelajar luar negeri belum cukup kuat. Alasan kelemahan tersebut adalah bahwa Kementerian Luar Negeri hanya memiliki kekuatan diplomatik, bukan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional. Pengesahan undang-undang, baik itu Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan Negara, melalui perantara pejabat pertahanan negara, diharapkan dapat memperjelas prosedur perlindungan.

“Menurut saya ini sangat penting, dan saya akan memperjuangkannya. Mahasiswa adalah aset dan masa depan negara dan harus dijaga dan dilindungi, serta akan mendorong disahkannya RUU ini menjadi undang-undang untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan Sex Syarief mengatakan.

Anggota Komite I DPR RI menambahkan: “Saya sangat setuju dengan anjuran agar mahasiswa luar negeri berpartisipasi dalam diplomasi publik Indonesia agar lebih mencintai negaranya, karena mereka adalah bagian dari pemerintah dan mengabdi. Mahasiswa memberikan rencana keamanan digital sebagai bagian dari rencana perlindungan, dan diharapkan menjadi jembatan komunikasi dengan mahasiswa pemerintah (KBRI), termasuk menjadi duta berdaulat untuk isu-isu pembangunan strategis, seperti gerakan separatis Papua. “

Syarief Hasan berjanji akan mendorong PPI untuk melakukan penelitian akademis tentang hukum kehumasan dan mengirimkannya ke DPR atau pemerintah agar dapat direkomendasikan untuk dimasukkan dalam Prolegnas DPR, yang selanjutnya dapat didaftarkan ke perguruan tinggi, dengar pendapat dan daftar pertanyaan. Menjadi RUU.

“Tentu saja, meskipun ini adalah masalah yang paling awal dibicarakan, itu tidak akan masuk Prolegnas sampai tahun 2022. Namun, saya berharap RUU ini bisa disahkan sebelum amanah berakhir. Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia mengatakan: “ Keanggotaan Republik Demokratik tahun 2019-2024 sudah selesai. , Presiden PPI Sri Lanka, Presiden PPI Brunei Darussalam, Presiden PPI Spanyol, Presiden PPI Inggris, Presiden Permias (PPI Amerika), Presiden PPI Turki, Presiden PPI Taiwan, Presiden PPI Thailand, Presiden PPI Jerman, Presiden PPI Estonia, Presiden PPI Swiss dan PPI Mesir.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online