Bamsoet: Menjaga kesehatan masyarakat dan demokrasi sama-sama penting

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 kabupaten dan keberhasilan penanggulangan wabah Covid-19 harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat harus bertanggung jawab dan berkontribusi sesuai peran dan kemampuannya masing-masing. Membangun semangat kebersamaan dan gotong royong dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa memerlukan kesamaan pandangan dan kesadaran bersama.

“Tentunya dengan adanya pandemi Pilkada 2020 menghadapi tantangan, Bansout mengatakan:“ Dengan heterogenitas dan keberagaman negara kita, banyak faktor yang akan memicu konflik horizontal. Persaingan politik dalam kondisi ekonomi pada masa pandemi akan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menjadi pembicara virtual dalam diskusi “Pilkada Berkualitas” bertema Kesepakatan Kesehatan: Utopia atau Realitas yang diselenggarakan oleh LHKP PP Muhammadiyah Kantor Kepresidenan MPR RI di Jakarta, Rabu (30/9/20). Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqodd, Ketua 20 Organisasi Revolusi Demokrasi RI dan Panitia Ahli KAHMI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan melalui penerapan perjanjian kesehatan, semua pihak terkait telah melakukan yang terbaik untuk melaksanakan Pilkada, namun dalam Selama pandemi COVID-19, kebijakan organisasi Pilkada masih memiliki beberapa kendala, antara lain tingkat partisipasi pemilih, kedisiplinan pelaksanaan perjanjian kesehatan, kualitas penyelenggaraan Pilkada, ketersediaan dukungan sumber daya, dan ketidakpastian pelaksanaan Pilkada. .-Kecemasan melakukan kegiatan di tempat-tempat umum. Apalagi dalam kasus Pilkada yang melibatkan mobilisasi besar-besaran orang di TPS. Bansout mengatakan: “Perlu adanya kegiatan sosial yang memadai untuk Untuk memotivasi dan membujuk pemilih, pakaian Pilkada dirancang untuk menghindari bahaya terpapar COVID-19. Hal lain yang perlu diperhatikan. Kepala Badan Ketahanan Nasional FKPPI adalah disiplin pelaksanaan perjanjian sanitasi. Kalaupun pemungutan suara baru akan digelar pada Desember 2020, berbagai tahapan pemilu pasti sudah berlangsung dalam beberapa bulan pertama. – “Memantau disiplin secara ketat dan menerapkan prosedur sanitasi untuk meminimalkan waktu pemilihan. Ada risiko penyebaran COVID-19 saat memberikan suara. Meski berbagai pihak telah mensosialisasikan pentingnya penerapan kesepakatan sanitasi, namun penerapan disiplin harus menjadi bagian dari standar operasional prosedur (SOP). “, Jelas Bamsoet.

Pemuda Pancasila, Wapres SOKSI dan Pemuda Pancasila mengingatkan bahwa untuk menerapkan PIlkada di tempat-tempat penampungan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masing-masing daerah diperlukan sumber daya yang cukup, misalnya diperlukan perlindungan diri. Peralatan (APD), penyediaan pengujian cepat atau RT-PCR, dukungan staf medis, pemasangan, dan dukungan infrastruktur jelas akan mengarah pada dukungan anggaran.

“Penting untuk memastikan kemampuan KMT untuk menyediakan sumber daya ini, dengan mempertimbangkan dasar Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2020, dari 270 kabupaten yang akan digelar Pilkada saat pandemi, hanya 76 kabupaten yang menyatakan tidak memerlukan tambahan anggaran untuk APBN atau APBD. Berbicara tentang Bansuet. -Bagaimana jika pandemi Covid-19 belum selesai pada Desember 2020? Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menilai Pilkada serentak bisa ditunda. Nomor 6, 2020 Undang-undang memberikan dasar hukum penyelenggaraan Pilkada secara serentak pada 9 Desember, namun pada saat yang sama masih dimungkinkan penyelenggaraan Pilkada serentak kembali merujuk pada ketentuan ayat 3 pasal 201A ini, jika Bencana nasional pandemi COVID-19 belum berakhir dan tidak memungkinkan untuk memberikan suara dalam waktu yang bersamaan.Ulan Desember 2020 bisa ditunda atau ditunda.

“Lantas, masalahnya sejauh ini belum ada pihak yang bisa memastikan berakhirnya pandemi. Sudah dilaksanakan), yang bisa menimbulkan perbedaan tafsir dan pendapat dalam pelaksanaannya, karena menurut Bamsoet belum ada acuan yang jelas dan tegas.

Soal kualitas Pilkada, Wakil Ketua Umum Partai Golkar prihatin karena 80% petahana yang kembali ke tantangan Pilkada menggunakan berbagai program bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung. Selain itu, pandemi telah mempengaruhi Kehidupan ekonomi rakyat telah meningkatkan risiko kebijakan moneter. ”Ketidakadilan persaingan politik dan meningkatnya potensi kebijakan moneter pasti akan menurunkan kualitas kehidupan demokrasi kita. Namun, menurut saya pandemi ini adalah ujian bagi perkembangan kita selanjutnya. “Kematangan respons kami terhadap tes ini akan sangat menentukan negara kami dan masa depan negara kami.” Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online