Bamsoet mendukung pembentukan pengadilan etika

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendukung pembentukan pengadilan etika yang menandai berakhirnya proses penegakan etika. Dengan cara ini, setiap keputusan etis yang dibuat oleh setiap orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan Kode di berbagai lembaga nasional dan organisasi profesi tidak lagi diadili oleh pengadilan biasa. -Karena itu, pemohon peradilan yang secara moral dikecam oleh penegak Kode Etik dapat mengajukan banding ke Pengadilan Etik. MPR / 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, akan diselenggarakan MPR RI dan Komisi Yudisial (KY) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Oktober atau November 2020. Bansut kedua akan digelar pada Selasa (11/8/20) dari Jakarta MPR RI Dikatakan usai menerima Presiden Kentucky Jaja Ahmad Jayus, Presiden DKPP Muhammad dan anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie.

Mantan Presiden Republik Demokratik Republik Demokratik mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan pada Sidang Umum PBB tahun 1996 agar semua negara anggota, termasuk Indonesia, membangun “infrastruktur etis lembaga publik.” Kode tersebut mengadopsi etika dan penegakan hukum. Badan etika. Indonesia meresponnya dengan melatih berbagai lembaga penegak etika, seperti KY, DKPP, Panitia Kehormatan DPR RI (MKD), Panitia Kehormatan (BKD) DPD RI, dan mengawasi Badan / Badan Etik KPK RI.

Berbagai organisasi profesi juga memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kode etik, seperti Majelis Kehormatan Perhimpunan Pengacara Indonesia (PERADI), Majelis Etik Kedokteran, Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Dewan Pers. – “Karena tidak adanya pengadilan etika, maka diputuskan oleh Mahkamah Agung atau PTUN untuk naik banding ke pengadilan biasa atau mencari keadilan bagi setiap orang yang telah melakukan kesalahan etika dalam kode etik. Hukum adalah dua hal yang berbeda, dan dia bersalah mutlak dalam etika. , “Kata Bamsoet. — Kepala Kemenhan FKPPI menambahkan dalam Musyawarah Nasional II Bioetika Nasional, selain mengenalkan Menteri Negara Pendayagunaan Perangkat dan Reformasi Birokrasi, negara juga memperkenalkan kode etik kepemimpinan Kementerian Pertahanan Nasional. Ketua KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Ketua Komite Etik Perhimpunan Notaris Indonesia, Ketua Panitia Pers, Ketua Dewan Kehormatan Partai Politik Parlemen Indonesia, serta polisi, kejaksaan dan perintah militer Mahkamah Agung. – “Dengan adanya konvensi ini, kami berharap dapat melahirkan berbagai pemikiran dan pemahaman tentang pentingnya keberadaan moral court. Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan biasa, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan persoalan moral. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara pelopor etika terapan dalam negeri dan kehidupannya secara transparan, serta mencatatkan sejarah baru di dunia.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online