Bamsuet: Diperlukan desain berkelanjutan yang hebat di Papua

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menekankan perlunya proyek rekonsiliasi, pembangunan holistik, dan terintegrasi berskala besar untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua (termasuk perempuan). Mengingat dana swasembada khusus sudah hampir 20 tahun dibayarkan, total senilai 92,24 triliun rupiah, belum dapat mengatasi berbagai persoalan di Papua. — “Desain skala besar juga diperlukan agar pengelolaan penggunaan dana Otsus di masa mendatang lebih akurat. Selain itu, di bawah kepemimpinan desain skala besar, Bappenas akan menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Pembangunan Papua. Organisasi dapat Punya model yang sama, tidak lagi beroperasi secara mandiri dan menyederhanakan regulasi sehingga pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota di Papua tidak lagi tumpang tindih. ”Kata Bamsoet usai memimpin rapat konsultasi pimpinan MPR RI dengan Menteri PPN / Bappenas Ketua MPR RI Suharso Manoarfa sebenarnya Sanggar Presiden Jakat A, Selasa (22/9/20) – Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Syarif Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad, Ke pernah menjabat sebagai MPR RI Yorkys Raweyai di Papua, Sekretaris MPR RI Papua Filep Wamahma dan MPR Papua di Indonesia termasuk Robert Kardinal, Su Sulaeman Hamzah dan Rico Sia.

Ketua 20 Partai Progresif Demokratik tersebut mengatakan, uji terbatas atas UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua sedang berlangsung. Amandemen tersebut tidak bermaksud untuk mencabut status khusus pemerintahan sendiri (Otsus) Papua, tetapi memperluas alokasi dana swadaya khusus Papua hingga hanya mencakup 20 tahun (2001-2021) sesuai dengan Pasal 34, paragraf 3, paragraf C, paragraf 6. ).

“Seperti yang dikatakan oleh penanggung jawab Papua Nas, pendanaan untuk Papua Dajin akan berakhir pada tahun 2021. Oleh karena itu, setelah tahun 2021, masyarakat Papua dapat terus menerima dana dari Dajin. Oleh karena itu, tanggal 34 Ketentuan Pasal Tujuannya agar pemerintah dapat meningkatkan Dana Swadaya Khusus Papua dari awal, dari 2% menjadi 2,25% dari pagu DAU nasional. Selain mengubah Pasal 34, perlu mempertimbangkan untuk mengubah Pasal 76 dan 77. Papua menjelaskan proses pemekaran Papua menjadi lima wilayah bisa berjalan dengan lancar.FKPPI menjelaskan, selain memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa cadangan mineral, Papua juga memiliki potensi ekonomi yang besar seperti pariwisata, perikanan dan pertanian. Jika dikembangkan dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rakyat Papua.

“Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Inpres) untuk mempercepat kesejahteraan Papua. , Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 9/2017. Bansot Papua berkata: “Harta dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Papua.”

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online