HNW berterima kasih kepada pemerintah dan organisasi masyarakat sipil atas komitmen mereka melindungi ulama

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan banyak organisasi sosial atas komitmennya melindungi Urama. Hidayat juga mengapresiasi posisi Presiden Joko Widodo dalam menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Selidiki secara seksama luka tusuk lokal ulama. “Gila” seperti ini. Bahkan, Jokowi juga menginstruksikan agar kasus penikaman Syekh Ali Jaber diusut tuntas agar tidak menimbulkan spekulasi.

Baca: Pelaku UMKM Jamu Abadi Ungkap Ramuan Menjaga Eksistensi

“Sudah menjadi tugas negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokovy harus memastikan bahwa semua pihak terkait ikhlas dan serius. , Pelaksanaan instruksi secara jujur ​​dan transparan. Peraturan perundang-undangan mengatur proses penegakan hukum, dan memperoleh hasil yang benar untuk menegakkan hukum dan melindungi ulama. Dengan demikian, “gila” bukan lagi mode dan spek, sehingga hukum dihormati. Dan rasa teror dan rasa tidak aman ada di antara Ulama dan Uma, situasi ini tidak akan terus meluas, ”kata Hidayat dalam berita yang dirilis di Jakarta, Kamis (17/9). -Selain itu, Wakil Ketua Panitia Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berterima kasih kepada polisi atas pembunuhan Syekh Ali Jabir. Karena perintah Presiden Yokowi diikuti oleh Polri, ia ditahan dan diancam hukuman berat, termasuk menggunakan pisau Syekh Ali Jabir untuk menghukum mati pelaku. – “Ini sikap yang harus diambil Polri. Itu bisa menenangkan masyarakat.” Ini lebih sesuai dengan undang-undang, ketimbang pernyataan spekulatif awal Polri bahwa pelaku menderita gangguan psikologis, ”tambah Hidayat. — -Baca: Industri Jamu Mengintip Pasar Global

HNW berharap kasus terorisme dan kriminal ulama yang menyebarkan agama seperti ini, serta kasus-kasus kegilaan pelaku sebelumnya, segera diusut kembali di pengadilan.

“Sebutkan Pasal 44 (2) Menurut KUHP, yang berwenang memutuskan apakah pelaku gila atau hakim, bukan penyidik ​​atau orang lain. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada alasan bagi tersangka pelaku. Menghentikan investigasi karena kegilaan. Pengadilan yang transparan dan profesional mengambil keputusan berdasarkan fakta persidangan dan pendapat ahli. Demi menjaga keadilan hukum, Umanma tidak pernah ngeri dengan teror bodoh, dan tokoh-tokoh keras yang diganggu ulama dan rel juga dilindungi, ”ujarnya. FPI dan PA 212 kembali menegaskan bahwa ulama akan dilindungi. Dari berbagai kemungkinan teror yang tidak terduga Mendapatkan rasa aman bagi umat dan modelnya. Tentunya senantiasa menjunjung tinggi hukum dan berkoordinasi dengan pihak yang berwajib. ”- HNWI menjelaskan hal tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama dan Simbol Agama yang diajukan oleh FPKS, FPKB dan FPPP, Akan dibahas dalam laporan ini. Republik Demokratik Rakyat, ulama atau pemuka agama, jika menjalankan fungsi ulama / pemuka agama atau menyebarkan ajaran agamanya, maka berhak atas perlindungan pribadi dan hukum. Namun karena jumlah polisi yang terbatas, RUU tersebut juga memberikan peran serta masyarakat dalam perlindungan ulama atau pemuka agama.Oleh karena itu, melihat perkembangan saat ini, individu berpenghasilan tinggi berharap RUU tersebut dapat dibahas dan disahkan di Partai Demokrat secepatnya. Jika pemerintah menggunakan kewenangannya dan ormas mengerahkan anggotanya, maka parpol juga bisa secara serius berpartisipasi dalam perlindungan ulama dan tokoh agama dengan membahas dan segera mengesahkan RUU perlindungan ulama dan pemuka agama. “Ringkasan HNWI.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online