Bamsoet: Menteri Keuangan harus aktif menjelaskan penggunaan utang luar negeri Indonesia

TRIBUNNES.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengimbau Menteri Keuangan untuk lebih giat menjelaskan pengelolaan dan penggunaan utang luar negeri kepada publik. Untuk menghindari kesalahpahaman urgensi utang pemerintah, diperlukan penjelasan lengkap. Kita semua berharap dan terus mengingatkan Menkeu agar berhati-hati dan berhati-hati dalam menangani utang luar negeri. Selama beberapa dekade, Indonesia telah menjadi negara pengutang bagi lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional atau Bank Pembangunan Asia. Indonesia sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengelola utang luar negeri, namun tetap perlu kehati-hatian dan transparansi, ‚ÄĚkata Bamsoet di Jakarta, Kamis (22/22/20).

Ketua RPD ke-20 mengatakan: Bank Dunia baru saja dirilis International Debt Statistics (IDS). Menurut Bank Dunia (World Bank IDS), Indonesia memiliki jumlah utang luar negeri terbesar di antara 10 negara dan wilayah yang memiliki utang luar negeri kecil, peringkat ketujuh. Pada 2019, utang luar negeri Indonesia mencapai US $ 402,08 miliar. Dan hutang luar negeri swasta.

“Tidaklah memalukan menggunakan hutang untuk mendanai pembangunan nasional. Karena banyak negara, termasuk negara kaya, menerapkan cara yang sama. Bamsoet menjelaskan, Eropa yang hancur akibat Perang Dunia II menggunakan subsidi dan rekonstruksi utang, serta Korea Selatan dan Jepang juga menggunakan utang untuk mendanai pembangunan infrastruktur.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menambahkan bahwa perlu dipahami bahwa Indonesia membutuhkan utang luar negeri untuk membiayai kebutuhan mendesak untuk pengeluaran, seperti penyediaan fasilitas kesehatan, berbagai kebutuhan infrastruktur, dan penundaan kebutuhan mendesak tersebut hanya akan menimbulkan masalah di masa depan. Memburuk. Menteri Keuangan menyatakan, dana telah disediakan untuk proyek-proyek strategis seperti pelabuhan, penyediaan air minum, peralatan listrik, dan dana pendidikan. Bansout menjelaskan. Namun Wakil Presiden Pemuda Pancasila selalu mengingatkan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan yang mengatur dengan bijak agar pemerintah dapat mengelola utang dengan bijak. Rasio gross product (GDP) masih ideal. Perusahaan juga didorong untuk tidak fokus pada angka atau memperkirakan jumlah ULN. Hal ini lebih penting lagi bagi masyarakat yang bersangkutan atau penggunaan ULN itu sendiri.

“Masyarakat itu semua Anggota harus tetap menggunakan hutang luar negeri Indonesia. Jika masyarakat mempersoalkan atau mempersoalkan penggunaan utang yang diminta Menteri Keuangan, tidak ada salahnya. Misalnya mempertanyakan pendapatan dari utang Indonesia. Bansut menyimpulkan: “Memerangi kemiskinan di Indonesia termasuk bertanya kepada Menteri Keuangan mengapa Indonesia membayar bunga utang yang lebih tinggi.”

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online