Musyawarah Nasional Alumni GMNI: Perjuangan melawan ideologi transnasional harus dilakukan dengan kerja konkrit

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI Partai Progresif (2015-2020) dan Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia Dr. Ahmad Basarah menegaskan hal itu guna melawan ideologi transnasional yang sedang berkembang. Dalam pembangunan Indonesia, pekerjaan konkrit perlu dilakukan di berbagai bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan dan budaya.

Jika sistem nasionalis dan demokrasi yang saat ini dianut oleh rakyat Indonesia mencapai hasil yang nyata, maka akan membuat rakyat semakin kaya atau bahkan semakin sedikit. Mereka senang, dan khawatir masyarakat akan beralih ke ideologi lain sebagai alternatif, seperti ideologi transnasional dengan konsep negara khilafah.

” Jika nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita telah menciptakan desa-desa yang sulit, ketika negara ini menghadapi pot yang diprovokasi oleh Covid-19, orang-orang akan saling berdekatan. Dengan bekerja sama, masyarakat akan menikmati manfaat gotong royong yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Inilah yang saya sebut sebagai bentuk pekerjaan yang spesifik. Jika banyak orang bisa merasakan ini, mereka tidak akan tertarik lagi dengan ideologi lain, termasuk transnasionalisme yang diperjuangkan pendukung negara Khilafah, ” kata Ahmad Basarah pada acara pembukaan. Konferensi Kerja Nasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan. Ikatan Alumni GMNI Jakarta, Sabtu (29 Agustus 2020).

Wakil Ketua BPIP, Direktur BPHN Kemenkumham Profesor Haryono, Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor HR Benny Riyanto, Dr. Arief Hidayat dari Universitas Jamber, serta Pan Kasra dan Dr. Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusat Penelitian Konstitusi

Menurut Ahmad Basarah (Ahmad Basarah), jika bangsa Indonesia pandai menyimpan memori sejarah bagi negara, sebenarnya tidak ada alasan lain baginya untuk menghindari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurut catatan sejarah negara, jauh sebelum Pancasila lahir sebagai ideologi pada tanggal 1 Juni 1945, nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya telah berkembang dan berakar pada nenek moyang bangsa Indonesia, dan dilestarikan oleh suatu negara untuk penyelenggaraannya. Melindungi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negaranya dari kehancuran berarti melindungi sejarah bangsa itu sendiri. Sejarah samar suatu negara dan negara akan menghancurkan negara dan negara itu sendiri. Sebuah negara yang hebat tidak perlu mengirimkan pasukan yang besar untuk berpartisipasi dalam perang, tetapi cukup untuk melenyapkan pengetahuan mereka tentang sejarah leluhur. Dia berkata: “Jika suatu negara melupakan sejarah pembangunan bangsanya, itu tidak akan cepat, dan negara ini dan negara ini akan dihancurkan.”

Ketua PDI-P, Partai Progresif Demokrat, menambahkan bahwa ada tiga cara untuk melemahkan. Dan melemahkan negara. Menjajah sebuah negara. ; Pertama, dengan menutupi sejarah negara itu sendiri, kedua, dengan menghancurkan bukti sejarah negara, dan kedua, dengan menyatakan bahwa leluhurnya bodoh dan primitif, memutuskan hubungan dengan leluhur. Kaum nasionalis yang aktif di GMNI akan mengurusi sejarah negeri ini. Mereka tidak boleh berhenti mengkaji sejarah bangsa itu sendiri sebagai wujud kepedulian negara terhadap keutuhan NKRI yang kita cintai. Karya besar ini menurutnya penting karena sulit untuk mengajukan undang-undang yang memasukkan Pancasila dalam suasana politik normal seperti saat ini, apalagi 20-30 tahun mendatang, yang merupakan situasi milenial saat ini. dibawah. Masih anak muda yang menjadi PNS dan pembuat kebijakan di negeri ini.

“Generasi milenium lebih jauh dari pada lahirnya Pancasila. Benny berkata:“ Sangat mungkin Pancasila akan menjadi sesuatu dari masa lalu. Di sisi lain, Profesor Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi, juga menjadi salah satu pembicara. Pentingnya menjaga ideologi bangsa. SarangSaudaraku, gunakan media sosial sebagai gudang senjata baru.

“Kita mengisi ruang media sosial publik dengan ideologi naratif, nilai dan konten Pancasla, konten toleransi, dan konten keberagaman. Pada tahun 2015-2018, Presiden Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa kita harus menjadi influencer dalam menyebarkan ajaran Soekarno agar ajaran penerbit di tanah air menarik bagi masyarakat lintas generasi. Tema yang diangkat adalah “Posisi dimana alumni GMNI menghadapi tantangan Pancasila di posisi tengah. Ancaman ideologi transnasional.” Beberapa peserta dari dalam dan luar negeri mengikuti ajang tersebut secara online, dan 34 pengurus wilayah Ikatan Alumni GMNI Indonesia juga turut berpartisipasi. Di acara ini, pertemuan juga dihadiri secara langsung oleh orang lain. Anggota Komite Pertimbangan Presiden juga merupakan mantan Gubernur Jawa Timur, Pak Soekarwo, senior PNI Waluyo Martosugito dan pengusaha nasional Moerdaya Po. (*)

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online