Pilkada di Bamsoet 2020: ASN Harus Tetap Netral!

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengingatkan 4,2 juta pegawai negeri sipil (ASN) untuk mempertahankan gelar netral karir di Pilkada 2020, dan sekaligus di 270 daerah (9). Provinsi, 224 negara bagian). , Dan 37 kota).

Meski secara hukum, netralitas ASN diatur dalam UU ASN No. 5/2014, UU No. 30/2014 (PP) terkait administrasi publik. Keputusan No. 37/2004 yang melarang PNS berpartisipasi dalam partai politik dan PP No. 53/2010 tentang disiplin PNS yang melarang perkumpulan PNS terlibat dalam politik. Namun demikian, masih ada kasus ASN yang ikut serta dalam kegiatan politik.

“Dalam desain negara demokrasi, netralitas ASN merupakan salah satu syarat mutlak untuk pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, ASN merupakan PNS yang tugas utamanya mengabdi kepada masyarakat. Artinya netralitas ASN Ini erat kaitannya dengan kepentingan dan mata pencaharian banyak orang, ”ujar Bamsoet dalam kampanye virtual Kampanye Netralitas Nasional ASN di kantor ketua konferensi. , Rabu (26/7/20). Antara lain, hampir seluruh anggota akan mewakili Ketua Komite Instrumen Nasional Sipil (KASN), Ketua KASN Prof KASN Tasdik Kinanto Prof Agus Pramusinto, Ketua Dr. Arie Budiman, perwakilan Bawaslu Abhan dan otorisasi instrumen. Bersama Teguh Widjinarko (Teguh Widjinarko.), Plt. Deputi Direktur Sumber Daya Manusia Biro Reformasi Birokrasi, setidaknya 991 ASN telah dinyatakan terlibat dalam kasus pelanggaran netralitas ASN. Terdapat 427 kasus netralitas ASN; KASN juga mencontohkan bahwa antara Januari 2020 hingga Juni 2020, dari 369 pelanggaran netralitas ASN, 27% dilakukan melalui kampanye jejaring sosial. – “Ketidaknetralan ASN tidak hanya mempengaruhi optimalisasi tugas pelayanan publik, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Diantaranya, pembedaan ASN menjadi pusat kepentingan politik yang sebenarnya dapat menimbulkan benturan kepentingan dan konflik antar ASN, yang dapat mengganggu pelayanan publik. Bansout mengatakan: “Melibatkan para pengamat dan ASN dalam kegiatan politik yang sebenarnya juga dapat menyebabkan korupsi. Dalam perilaku ini, ASN akan menggunakan fasilitas negara untuk memberikan dukungan politik. “Netralitas ASN disebabkan oleh pengawasan yang lemah, karena kewenangan KASN sebatas memberikan nasehat, sedangkan kewenangan pengambilan keputusan ada di tangan pimpinan daerah, dan pimpinan daerah ini sebenarnya didukung oleh ASN non netral. Hal ini terlihat pada Pilkada 2018, yakni baru 15% sanksi yang diajukan KASN kepada aparat daerah sudah dipenuhi.

Di sisi lain, pemikiran birokrasi belum sepenuhnya terlaksana. Semangat reformasi birokrasi harus mengedepankan profesionalisme untuk kepentingan umum. Tidak cocok untuk atasan atau politisi lokal.

“Situasi ini biasanya terkait dengan upaya untuk mendapatkan posisi tertentu dengan imbalan dukungan politik untuk calon kepala daerah. Terkait ambisinya. Perilaku ilegal ini tidak hanya melanggar netralitas ASN, tetapi juga berpotensi menjadi “ini bentuk tirani terhadap ASN terkenal dan profesional lainnya, namun harus dihilangkan sama sekali karena tetap netral,” tutup Bamsoet.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online