Hidayat mengimbau pemerintah segera menerapkan undang-undang pesantren, terutama saat pandemi Covid 19

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengimbau pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia) untuk membantu dan melindungi pesantren (lembaga, Kiyai dan Santri) sesuai Pesantren terkait. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Bantuan semacam ini diperlukan, terutama untuk memberantas pandemi Corona Covid 19 baik dari segi kelembagaan, kesehatan dan ekonomi. Dan jenderal. Saat pandemi Covid-19, banyak pesantren yang terkena dampaknya. Keberadaan undang-undang ini menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah sebagai penegak hukum untuk melaksanakannya, ”kata Jum’at (10/7). ) Dalam pemberitaan yang dirilis di Jakarta -seperti yang diketahui semua orang, HNW mengemukakan bahwa Pasal 42 UU Tani memberdayakan pemerintah pusat dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan fungsi dakwah ajaran Islam, yaitu menyediakan pesantren dalam bentuk program koperasi, fasilitas politik dan dana. Sekolah; Selain itu, Pasal 46 (1) dan (2) mengatur bahwa pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas kepada pesantren dalam bentuk: a) bantuan keuangan; (b) fasilitas dan Dukungan infrastruktur; (c) bantuan teknis; dan / atau (d) kursus pelatihan.

“Tentunya, dukungan tersebut harus disesuaikan untuk memenuhi kondisi pandemi Covid-19, dan ada juga yang berdampak pada pesantren. Pengaruhnya, ”ujarnya. Selama pandemi Covid-19, agama harus memberi perhatian serius pada pesantren. Sejak rapat kerja pertama dengan Kementerian Agama (4 April 2020) saat Covid-19, individu berpenghasilan tinggi sudah Diusulkan agar Kementerian Agama juga memfokuskan anggarannya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, khususnya di pesantren dan madrasah. Bahkan, parpolnya menawarkan opsi penggunaan wakaf pendidikan untuk keperluan tersebut, dan usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Agama. Persetujuan. Ini perlu segera dilakukan, yang menjadi tanggung jawab DPR, konsekuensi konstitusional dengan disahkannya UU Pesantren serta apresiasi negara atas kontribusi dan layanan Pondok Pesantren Indonesia, “kata dia. Dalam delapan rapat komite terakhir yang digelar dengan Kementerian Agama (26/6/2020), pengajuan APBD 2020 sebesar Rp 2,8 triliun nampaknya memfasilitasi kegiatan pesantren dan pendidikan agama terdampak Covid-19. . Kementerian Keuangan baru menyetujui 2,36 triliun rupee dan berharap Kementerian Keuangan segera mencairkan dana tersebut.Kementerian Agama segera menyalurkan dana tersebut ke pesantren di seluruh Indonesia secara adil dan terpercaya.Dia juga mendorong Kementerian Agama mengalokasikan dana 10.000 untuk Administrasi Umum Haji dan Umrah. Anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp miliar, karena pemerintah tidak mengirimkan r.

“Dukungan anggaran ini harus segera diberikan ke berbagai bentuk pesantren, agar kegiatan belajar di pesantren bisa mengikuti Covid Kesepakatan -19 langsung berjalan tanpa masalah. Ia mengatakan: “Termasuk bantuan kepada Santri dan Ustadz, menyangkut biaya pemeriksaan kesehatan serta kegiatan belajar dan kesehatan di pesantren selama darurat kesehatan Covid-19,” Dia menyimpulkan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online