Wakil Direktur MPR RI: Daya beli melemah dan ekonomi menyusut

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak pemerintah mempercepat dan memantau proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Faktanya, selama pandemi Covid-19, banyak orang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak resesi ekonomi yang parah.

Sepengetahuan kami, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan jumlah penganggur meningkat 3,05 juta orang mencapai persentase 9,2 orang berdasarkan data Bappenas saat pandemi Covid-19. Bahkan, survei yang dilakukan LIPI di FEB UI pada 5 Februari (2/5/2020) memperkirakan sebanyak 25 juta pekerja berisiko menganggur saat pandemi Covid-19. Partai Demokrat menyatakan bahwa bantuan sosial tidak hanya untuk membantu masyarakat akar rumput, tetapi juga membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Pasalnya, saat pandemi Covid-19, bantuan tunai sosial bisa mendorong masyarakat untuk menjaga daya beli. Akibatnya, hal ini tidak hanya terkait dengan masyarakat kecil, tetapi juga merusak perekonomian Indonesia akibat menurunnya arus mata uang dan komoditas, ”kata Syarief Hasan. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan APBN Rp 203,9 triliun untuk posko perlindungan. Prosedurnya pun berbeda, mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Bansos Jabodetabek dan Non-Jabodetabek, Bantuan Logistik, Bantuan Langsung Tunai hingga dana besar hingga yang dianggap bermasalah yaitu Kartu Bantu Pra Kerja. – –Namun, anggaran yang sangat besar ini hanya 34,04% pada akhir Juli 2020. Faktanya, Covid-19 mengganggu kehidupan dan ekonomi selama hampir lima bulan.

“Implementasi dan distribusi yang lambat ke masyarakat Situasi bansos menunjukkan bahwa kurangnya kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam menangani dampak sosial ekonomi pandemi Covid, seperti alokasi bansos kepada yayasan kelompok korporasi, atau melalui tujuan yang jelas tersebut, bahkan dapat berujung pada korupsi. Plan, -Dia juga mencontohkan bahwa pemerintah tidak selalu menggunakan alasan tumpang tindih data sebagai alasan lambatnya distribusi. Pemerintah telah memperoleh berbagai sumber daya dan lembaga untuk dikelola secara terpusat. Ia menambahkan: “Pemerintah harus menggunakan database satu pintu sehingga Tidak akan ada tumpang tindih di lapangan. ”

Politisi Demokrat itu juga menegaskan, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi, seperti misi Presiden Yokowi dalam penyaluran bansos.

“Penyaluran bansos harus dipercepat, dan dinas tidak boleh terlalu lama. Bantuan harus cepat sampai ke masyarakat tanpa sebab, termasuk alasan yang belum terbukti. Setelah jumlah penduduk memburuk jangan hanya membantu masyarakat. Syarief Hasan menyimpulkan:” Covid- 19 serius atau mati “

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online