Bamsuet: Dibutuhkan desain berkelanjutan yang hebat di Papua

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menekankan perlunya proyek rekonsiliasi, pembangunan holistik, dan terintegrasi skala besar untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua (termasuk perempuan). Dengan memperhitungkan dana khusus swasembada yang telah dikeluarkan selama hampir 20 tahun yang berjumlah 92,24 triliun rupiah, ternyata tidak mampu mengatasi berbagai persoalan di Papua. — “Desain skala besar juga diperlukan agar pengelolaan penggunaan dana Otsus ke depan lebih akurat. Selain itu, di bawah kepemimpinan desain skala besar, Bappenas akan menjabat sebagai Kepala Dinas Pembangunan Papua. Paradigma yang sama, tidak lagi beroperasi secara mandiri dan menyederhanakan regulasi sehingga pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota Papua tidak lagi tumpang tindih. “/ Ketua Bappenas Suharso Manoarfa, sebenarnya Ketua MPR RI Jakat A Studio, Selasa (22/9/20) – Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Syarif Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad, Ke (MPR RI dari Papua), Sekretaris MPR RI Filep Wamahma Papua, dan MPR Papua dari Indocina termasuk Robert Kardinal dan Sulaiman Hamzah Dan Rico Sia.

Ketua ke-20 Republik Demokratik Rakyat RI mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan amandemen terbatas atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Perubahan ini tidak dimaksudkan untuk mencabut status otonomi khusus (otsus) Papua, tetapi untuk memperluas alokasi dana otsus Papua. Menurut Pasal 34 ayat 3 huruf C angka 6 masa berlakunya adalah 20 tahun (2001). Sampai 2021).

“Seperti yang dikatakan oleh penanggung jawab Papua Nass, pendanaan untuk Papua Dajin akan berakhir pada tahun 2021. Agar masyarakat Papua dapat terus menerima dana dari Dajin setelah tahun 2021, pasal 34 perlu direvisi. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan Dana Swadaya Masyarakat Papua secepatnya, dimana 2% menjadi 2,25% dari pagu DAU nasional.Selain revisi Pasal 34, perlu juga mempertimbangkan revisi Pasal 76 dan Pasal 77. Bansout menjelaskan, Pemisahan Papua menjadi lima wilayah bisa berjalan lancar. ”Kementerian Ketahanan Nasional FKPPI menjelaskan, selain memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa cadangan mineral, Papua juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Pariwisata, perikanan dan pertanian. Jika dikembangkan dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Dalam waktu dekat, Presiden Yoko Widodo akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan perdagangan. Di bawah Perpanjangan Inpres 9/2017, pelayanan kesejahteraan Papua dikembangkan. Bansout menyimpulkan Mengatakan: “Papua Nugini yang merupakan milik Papua, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Papua. “

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online