Data pribadi penting, panggilan telepon Jazilul Fawaid perlu dilindungi dan tidak bisa diakses sembarangan

Jazilul Fawaid, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, menyatakan kerja sama pemerintah itu legal, dalam hal ini kerja sama Kementerian Dalam Negeri dengan Perusahaan Pinjaman Online (Pinjol). Namun perlu ditekankan bahwa kerjasama yang disepakati dapat dipertimbangkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Selama pemerintah bertanggung jawab, tidak ada masalah,” ujarnya di Jakarta. , Sabtu (13/6/2020). PDP belum disetujui DPR.

Menurut data pribadi politisi PKB itu sangat penting. Karena itu, dia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali atau menimbang kembali masalah rencana kerja sama dengan Pinjol.

Sebagai data penting, Koordinator Nasional Nusantara Mengaji meminta pemerintah melindungi dan menjamin data milik masyarakat. Termasuk data pribadi, kata Kabupaten Gresik, warga asli Pulau Bawean, Jawa Timur.

“Hati-hati. Karena masih ada beberapa pengurus Pinjol yang masih tidak bertanggung jawab dan menyimpang dari aturan yang ditetapkan OJK,” kata Jazilul Fawaid.

Dia mengatakan lagi bahwa pemerintah harus cermat dan cermat memeriksa rencana kerjasama. Kerja sama tersebut diharapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dia mengatakan perusahaan itu disalahgunakan.

Jika perusahaan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data pribadi, ini tidak terbayangkan. — Telah ditunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri mematuhi aturan agar tidak memberi orang akses ke data pribadi sesuka hati. Terkait UU ITE 2008, Jazilul Fawaid mengatakan ada pembatasan akses ke data pribadi, dan hanya bisa dibagikan dengan persetujuan individu. Dia mengatakan: “Data pribadi melibatkan privasi warga negara. Negara harus dilindungi. Oleh karena itu, siapa pun yang mengizinkan orang lain mengakses data warga negara harus mematuhi aturan hukum.”

Selain itu, Jazilul Fawaid mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri dapat membuka jalan untuk disetujui oleh para korban. Namun, mereka harus memenuhi persyaratan keselamatan dan perlindungan yang ditetapkan oleh UU ITE dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016.

Dia bertanya apakah Kementerian Dalam Negeri telah mendapat persetujuan dari personel terkait. Ia juga menanyakan apakah sudah ada sertifikat sistem perlindungan data. Dia bertanya: “Jika ada kegagalan sistem, bagaimana mekanismenya?”

Elemen pelindung yang menurut Jazilul Fawaid harus diimplementasikan, meskipun data pribadi jarang diakses. “Jangan bermain-main dengan aturan”, dia menekankan bawaan. Perusahaan percaya bahwa mereka membutuhkan akses ke data pribadi untuk memverifikasi kesesuaian data pelanggan dengan daftar populasi.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online