Sekretariat Jenderal MPR dan BSSN menandatangani nota kesepahaman tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

TRIBUNNEWS.COM-Ma’ruf Cahyono, Sekretaris Jenderal Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia, dan Letjen Hinsa Siburian, Kepala Badan Jaringan dan Kriptografi Nasional (BSSN), TNI (Bonn), menandatangani Perjanjian Perlindungan Perjanjian Informasi dan Elektronik Jumat (10/7/2020). ) Perdagangan di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V Kompleks MPR / DPR RI. Pertemuan tingkat kedua dan ketiga Sekretariat Jenderal Musyawarah Rakyat, Syahrul Mubarak, Sekretaris Utama BSSN, dan para pejabat senior BSSN tingkat kedua dan ketiga. Di tempat yang sama, perjanjian juga dilakukan penandatanganan elektronik “Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik” di tempat yang sama. Siti Fauziah, Kepala Biro Humas Setjen MPR, dan Rinaldy, Kepala Pusat Sertifikat Elektronik BSSN, berpidato di hadapan Sekretariat Jenderal MPR.

Ma’ruf Cahyono dalam keterangannya kepada media mengungkapkan bahwa kerja sama Sekretariat Jenderal MPR dan BSSN bertujuan untuk mencapai arah kebijakan pemerintah saat ini, yaitu penerapan sistem pemerintahan elektronik. Hal ini menjadi motivasi yang baik bagi Sekretariat Jenderal MPR dan BSSN. Sekretariat Jenderal MPR perlu memastikan keamanan seluruh arus informasi dan komunikasi, tak terkecuali transaksi elektronik. 5 MD3 / UU No. 17 tahun 2014 mengedepankan Ketetapan MPR, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Ketetapan Bhinneka Tunggal Ika, dan mengevaluasi sistem ketatanegaraan. Pada saat yang sama, tugas BSSN sangatlah sulit, terutama bagaimana menjamin keamanan sistem elektronik di dunia maya. Disinilah pentingnya kerjasama semacam ini, ”ujarnya. -Lebih lanjut Ma’ruf Cahyono menjelaskan ruang lingkup fungsi Setjen MPR tentu akan menghasilkan banyak dokumen negara yang perlu dilindungi. Dikombinasikan dengan MPR Dokumen lembaga-lembaga RI memiliki nilai strategis dan sejarah yang besar, seperti tata tertib MPR, susunan pengurus MPR dan anggota pada periode yang berbeda-beda. Lanjut Ma’ruf, untuk menunjang kinerja, banyak anggota MPR yang juga membutuhkan perlindungan keamanan, termasuk tata kelola keuangan. Sistem, tata kelola yang disosialisasikan, tata kelola milik negara dan sistem. Yang dimutakhirkan dan disempurnakan adalah sistem pengelolaan keinginan masyarakat berbasis komputer sehingga seluruh masyarakat Indonesia di tanah air dapat melakukan sosialisasi secara real-time ke luar negeri.

“Saya harap MPR Dalam kerangka kesekretariatan, BSSN dapat mengatakan: “Mampu melihat dan menganalisa bagaimana BSSN dapat diamankan. Tentunya kita semua berharap dari MOU ini akan muncul sesuatu yang luar biasa dan vital bagi kita semua.” – Bersamaan dengan itu, Dalam kesempatan tersebut, Hinsa Siburian mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal Xinsa dan menyampaikan bahwa dengan kerjasama Sekretariat Jenderal Musyawarah Rakyat dan BSSN, BSSN akan mendukung penjaminan keamanan informasi dan keamanan transaksi elektronik. Saya juga berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan berdampak baik bagi Setjen. Ia mengatakan: “Ini aksi balas dendam oleh MPR dan BSSN.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online