HNW menyerukan penghentian program sertifikasi pembicara

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Agama mengakhiri sengketa sertifikasi pembicara non produktif. Karena penerapan skema otentikasi, hal itu menyebabkan gejolak, kontroversi, dan penolakan di seluruh komunitas. Misalnya, Muhammadiyah MUI (Sekum) bahkan ditentang oleh tokoh non-Muslim seperti Christ Wamena.

Hidayat menilai munculnya rencana kontroversial tersebut sangat tidak tepat, apalagi menyita perhatian negara-negara yang terpukul parah oleh bencana Covid-19. Munculnya rencana pandemi tersebut juga bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi yang membuat semua pihak fokus dan sibuk menangani Covid-19.

“Walaupun saya setuju untuk melanjutkan musyawarah adat dan agama / wasathiyah daripada radikal / tathorruf, namun Menteri Agama dan Kementerian Agama yang menampilkan rahmatan lil alamin harus memberi contoh terlebih dahulu daripada membahas sertifikasi. Yang ini Rencana kontroversial tersebut juga menimbulkan keresahan sosial di dalam umat dan tidak membantu membangun Hidayat. Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7/9), disebutkan: “Ia memiliki kekebalan untuk mengalahkan Covid-19. -Hidayat mengkritisi dan mengingat bahwa program sertifikasi pembicara tidak pernah muncul dalam rencana kerja atau rencana kerja prioritas Kementerian Pendidikan, RUU Agama dan anggarannya yang diajukan ke DPR-Panitia Kedelapan DPR-RI tidak pernah membahas dan menyetujui rencana tersebut. Kemudian HNW menanyai Re. Umat ​​beragama yang ingin memperkenalkan wacana ini dan menyebarkannya sebagai program prioritas tinggi, tetapi tidak pernah mengusulkan untuk menggunakannya sebagai program, apalagi program kerja prioritas. Padahal, sejak awal pertemuan Menteri Agama dengan Komite Kedelapan Partai Progresif Demokratik secara konsisten menolak “radikalisme tanpa definisi atau langkah-langkah” yang dibahas Menteri Agama. Namun sejak saat itu, Kementerian Agama tidak pernah melaksanakan rencana prioritas atau rencana non prioritas terkait sertifikasi pembicara terkait masalah aktivisme, rencana tersebut akan dibahas dan disetujui oleh Panitia Kedelapan DPR-RI. -Jadi bagaimana prosedur muncul dan diterapkan? Seberapa legal? Siapa yang membayar? Untuk tujuan apa dan untuk siapa? Hidayat mengatakan:

Jika tujuan sertifikasi memang untuk memberikan konsultasi dan pengadaan, kata Hidayat, selama ini Kementerian Agama telah menyusun rencana promosi bekerja sama dengan MUI. Sertifikasi begitu banyak pembicara terutama yang terlibat di berbagai lembaga publik (BNPT, BPIP, dll) tidaklah mudah dan murah.Misalnya dalam sertifikasi guru dan guru, Kementerian Agama masih banyak kendala dan kendala. Persoalannya, terutama anggaran nasional yang terbatas akibat pengurangan pajak, dan kebijakan redistribusi anggaran umum yang ditujukan untuk mengatasi covid-19. — Orang-orang kaya bahkan khawatir Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan ikut dalam proyek sertifikasi sehingga menimbulkan stigma radikal non Pancasila pada pembicara yang tidak bersertifikat. Padahal tolak ukur sertifikasi tersebut tidak jelas, dan belum pernah disosialisasikan / diuji secara publik, tidak mampu memberikan hasil obyektif yang dipercaya masyarakat / Uma.

Meskipun sejarah membuktikan bahwa misionaris Umat Islam (Ustaz, Mubaraj atau Kiyei) selalu ada. Menginspirasi Uma di garis depan untuk mempertahankan Republik Indonesia dari penjajah asing dan pengkhianatan oleh Partai Komunis Indonesia. Kini, Menteri Agama tidak hanya melupakan ceritanya, melainkan memberikan penghargaan kepada pembicara, dakwah dan dosen atas nama radikalisme dan toleransi sebagai ganti Pancasila, karena dianggap tidak lulus program dan mendapatkan ijazah pembicara yang tentunya tentunya , Ini sangat melukai hati umat Islam.

Aneh, meski Menteri Agama serius soal program sertifikasi, katanya “MUI, BNPT, dan BPIP terlibat, bahkan umat Islam menyatakan” program itu tidak ada konsekuensinya. “- Hidayat menambahkan Kementerian Agama semestinya tidak ngotot merumuskan rencana yang meresahkan rakyat, dan ditolak oleh banyak partai politik. Selain itu, rencana dan anggaran tersebut tidak pernah diserahkan kepada Demokrat dan Republik Rakyat untuk disetujui.

“Rencana kontroversial dan tidak berguna semacam ini Harus dibatalkan. Agar Menteri Agama dapat berkonsentrasi melaksanakan rencana kerja prioritasnya dan mengesahkan rencana Kementerian Agama, memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk mengatasi Covid-19; Orang kaya

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online